Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid/RMOL
Wacana peleburan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Besar usai menggelar silaturahmi Ramadhan bersama Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PAN, diamini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Namun, ada catatan yang diberikan PKB. Koalisi Besar itu harus mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi calon presiden.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, ketika ditemui wartawan di Jakarta, Senin (3/4).
"Kalau saya secara pribadi setuju saja koalisi besar, asal Pak Muhaimin presidennya," kata Jazilul Fawaid.
"Karena itu yang menjadi tugas kami, sebagai Waketum Bappilu PKB. Kalau itu diterima, ayo dibicarakan, itu lebih baik," imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini melanjutkan, setiap partai politik memiliki hasrat,untuk mengusung kadernya menjadi calon presiden, termasuk PKB.
Maka, jika terjadi Koalisi Besar, PKB sepakat ikut membentuk koalisi itu namun dengan catatan Cak Imin harus menjadi calon presidennya.
"Karena apa? Karena masing-masing partai saya yakin, punya motif dan punya keinginan masing-masing untuk menjaga elektoralnya di Pemilu 2024, sekaligus menempatkan kadernya di pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan ini yang sudah menjadi kesepakatan keputusan di tubuh PKB," papar Gus Jazil.
Wakil MPR RI ini menegaskan, PKB berkomitmen terhadap Piagam KKIR yang telah ditandatangani langsung oleh Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Salah satu poin dalam piagam tersebut disebutkan, calon presiden dan wakil presiden dari koalisi PKB akan ditentukan Prabowo dan Cak Imin selaku ketua umum partai masing-masing.
"Dan sampai di situ, wacana Koalisi Besar ini baru kami dapatkan, sehingga apapun tentu kami harus musyawarahkan dan juga harus kita bicarakan dengan yang lain," demikian Gus Jazil.
