Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi/Net
Usai terbakarnya kilang minyak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu malam (1/4), Pertamina diminta bertanggungjawab. Pertanggungjawaban itu dituntut untuk jajaran Direksi dan komisarisnya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan Fraksi PPP menyesalkan sikap Pertamina yang tidak belajar dari banyak kelasan. Imbasnya, terbakarnya kilang minyak terjadi lagi.
"Ini merupakan kecekalaan kerja yang kesekian, padahal baru bulan lalu kilang Pertamina Plumpang terbakar yang mengakibatkan banyak korban masyarakat, baik yang meninggal maupun luka-luka," demikian kata pria yang karib disapa Awiek, Minggu (2/4).
Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini, semua kecelakaan yang berulang menunjukkan bahwa jajaran direksi dan komisaris yang dipimpin Dirut Nicke Widyawati dan Komut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mampu mengendalikan sistem keamanan pada fasilitas Pertamina.
Bagi Awiek, keduanya perlu mengundurkan diri, jika tidak Menteri BUMN diminta mencopot mereka dari posisi yang sedang dijabat.
Catatan Fraksi PPP, jelas Awiek, sejak 2021 saja sudah 7 kali aset Pertamina mengalami kebakaran. Kilang Balongan terbakar pada 29 Maret 2021. Kilang Cilacap terbakar pada 11 Juni 2021, kemudian terbakar lagi pada 13 November 2021.
Selain itu, Kilang minyak Balikpapan 4 Maret 2022 dan 15 Mei 2022. Depo Pertamina Plumpang terbakar pada 3 Maret 2023, Depo Pertamina Plumpang dan terbaru di Kota Dumai.
Dalam pandangan Awiek, jika belum dicopot, Dirut dan Komut Pertamina harus mundur dari posisinya.
"Sebagai bentuk tanggung jawab moral atas ketidakmampuannya mengelola sistem keamanan pada fasilitas Pertamina sehingga mengakibatkan kebakaran yang terus berulang," jelas Awiek.
