Berita

Ribuan warga yang memprotes kenaikan biaya hidup dan harga rumah di Lisbon pada Sabtu, 1 April 2023/Net

Dunia

Ribuan Warga Lisbon Turun ke Jalan, Tuntut Pemerintah Tangani Krisis Harga Rumah

MINGGU, 02 APRIL 2023 | 10:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Lonjakan harga sewa rumah yang sangat tinggi, mendorong ribuan warga Lisbon, Portugal turun ke jalan dan menggelar protes besar-besaran pada Sabtu (1/4).

Aksi protes yang digagas oleh gerakan "Home to Live" dan organisasi masyarakat lainnya dilakukan di jalan-jalan Lisbon dan kota-kota lain di Portugal.

Pengunjuk rasa menuntut pemerintah segera menangani peningkatan harga sewa rumah karena mereka semakin kesulitan memenuhi kebutuhan di tengah inflasi yang tinggi.


"Ada krisis perumahan besar hari ini. Ini darurat sosial," kata demonstran bernama Rita Silva, dari kelompok perumahan Habita, seperti dimuat NST News.

Ilustrator bernama Diogo Guerra mengungkap banyak warga yang kesulitan mendapat tempat tinggal karena rumah banyak disewakan untuk wisatawan.

"Masyarakat yang menjadi tuna wisma setelah rumahnya digusur dan dijadikan tempat tinggal jangka pendek (wisatawan)," tuturnya.

Seorang eksekutif dari Italia yang tinggal di Lisbon, Nuncio Renzi mengaku tidak mampu menyewa flat, padahal gajinya melebihi rata-rata warga di sana.

"Dengan gaji saya, yang lebih tinggi dari gaji rata-rata di Lisbon, saya tidak mampu menyewa flat karena terlalu mahal," ungkapnya.

Menurut sebuah studi oleh CIA Landlords, Lisbon menjadi kota ketiga di Portugal yang paling tidak layak untuk ditinggali karena upah yang rendah dan harga sewa rumah yang tinggi.

Dengan tingkat inflasi Portugal saat ini yang mencapai 8,2 persen, membuat harga sewa melonjak 37 persen tahun lalu.

Sewa rata-rata untuk flat satu kamar tidur di Lisbon adalah sekitar 1.350 euro atau Rp 21,9 juta. Sementara tahun lalu, lebih dari 50 persen pekerja Portugal berpenghasilan kurang dari 1.000 euro atau Rp 16,2 juta per bulan.

Adapun upah minimum bulanan Portugal adalah 760 euro atau Rp 12 juta.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya