Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir/Net

Politik

Pengawasan Lemah, PPP Minta Pemerintah Serius Usut Sindikat Perdagangan Manusia

SABTU, 01 APRIL 2023 | 21:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus segera mengambil langkah serius untuk mengusut dugaan adanya sindikat perdagangan manusia, yang sengaja menenggelamkan perahu bermuatan pekerja migran Indonesia.

Desakan itu, disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir, menyikapi temuan tim investigasi BP2MI yang menduga ada peristiwa kesengajaan untuk mengorbankan salah satu perahu yang bermuatan pekerja migran Indonesia untuk ditenggelamkan.

"Aparat penegak hukum harus bertindak cepat mengusut tuntas kasus tersebut. Pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum," tegas Anas Thahir kepada wartawan, Sabtu (1/4).


Dikatakan legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, sejak tahun 2021, setidaknya sudah tujuh kali terjadi peristiwa tenggelamnya perahu pengangkut pekerja migran. Pertama terjadi di perairan Johor, Malaysia pada 31 Desember 2021 yang menewaskan 22 orang dan 29 lainnya dinyatakan hilang.

"Peristiwa lainnya juga terjadi di perairan timur Sumatera yang menewaskan 44 pekerja migran dan 77 lainnya dinyatakan hilang. Peristiwa terakhir terjadi di perairan Batam, 14 November 2022 yang merenggut 7 nyawa pekerja migran Indonesia, termasuk seorang anak berusia tiga tahun," jelasnya.

Menurutnya, kasus ini menyadarkan semua pihak bahwa selama ini memang ada yang tidak beres dengan sistem penanganan pekerja migran ilegal di Indonesia.

"Pengawasannya terlalu lemah sehingga para sindikat bisa bekerja sangat bebas bahkan makin menggurita. Tidak mustahil indikasi ini melibatkan kerjasama penjahat dan aparat melaui pelabuhan resmi," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya