Berita

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino/Net

Politik

Tutup Ruang Diskusi Rasional, GMNI Tegas Tolak Narasi Politik Identitas

SABTU, 01 APRIL 2023 | 15:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tegas menolak adanya praktik politik identitas. Terlebih, menjelang gelaran Pemilu 2024.

Sikap itu, disampaikan Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dalam rangka Dies Natalis yang ke-69 GMNI, melalui keterangan tertulis, Sabtu (1/4).

Arjuna menyampaikan, tidak ada manfaat yang bisa diambil dari narasi politik identitas. Terutama yang berbasis agama, kata dia, hal ini dapat menguatkan pola pikir ekstremisme yang berujung pada terorisme.


“Tentu kita tidak mau negara ini mengalami disintegrasi akibat politik identitas yang dijadikan sebagai alat politik meraih kekuasaan. Kita harus belajar dari Pilkada DKI 2017 yang telah menguatkan praktek intoleransi,” kata Arjuna.

Kata Arjuna, pengguna politik identitas cenderung untuk lebih jauh mengembangkan perpecahan dengan hoax melalui media sosial. Dengan bantuan buzzer, isu-isu politik identitas dibingkai, diamplifikasi serta disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial.

“Ada banyak argumen untuk menghalalkan praktek politik identitas. Mulai dari seakan-akan politik identitas itu sesuatu yang alamiah. Namun apabila politik identitas yang mengandung primordialisme ini terus menerus diamplifikasi di media sosial, maka bisa jadi bom waktu,” tututrnya.

Arjuna menambahkan, politik identitas sangat berkontribusi mengikis rasionalisme pemilih, di mana pemilih lebih mempertimbangkan aspek sentimen primodial atau agama dibanding kualitas figur.

“Hasilnya, diskusi rasional disumbat oleh isu identitas. Kita mesti lawan karena sama halnya dengan pembodohan,” tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya