Berita

Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menyampaikan keterangan pers usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara/Repro

Politik

Erick Harap Sanksi FIFA ke Indonesia Tidak Berat

JUMAT, 31 MARET 2023 | 22:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ancaman sanksi yang bakal diberikan FIFA kepada Indonesia, usai dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, direspon oleh Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir.

Erick merespon hal tersebut dengan menyinggung pengalaman sebelum-sebelumnya, dimana FIFA memberikan sanksi karena satu alasan yang di luar kendalinya.

“Kalau dilihat, banyak sekali FIFA menghukum ketika ada intervensi goverment. Tapi kan di sini (kasus pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023) bentuknya juga intervensi,” singgung Erick dalam jumpa pers usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).


Erick mengurai, dalam hal kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, sudah dicek oleh FIFA sendiri.

“Dan di dalam, tentu host contract sebagai negara, dan host city contract yang ditandatangan itu, kita menjamin keamanan salah satunya. Tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga,” urainya.

Hingga kemarin, lanjut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, pemerintah sudah menyiapkan fasilitas yang akan dipakai untuk gelaran Piala Dunia U-20 dengan sangat baik.

“Kalau kita lihat fasilitas, FIFA saya kira sudah bicara, lapangan yang sebelumnya belum siap, ini terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu, sehingga bisa qualified, lolos sema lapangan,” katanya.

Tentu, Erick meyakini pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menjadikan FIFA mulanya menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah kejuaran sepakbola dunia untuk kelompok muda berumur 20 tahun ini.

Karenanya, ia berharap sanksi yang akan dijatuhi FIFA sebagai akibat dari pembatalan menjadi tuan rumah, bisa tidak berat dan mengganggu eksistensi pesepakbolaan Indonesia di mata dunia.

“Khusus sanksi tentu ada sanksi ringan, seperti administrasi, pergantian. (Tapi) saya belum tahu. Yang penting jangan berat lah,” tambahnya berharap.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya