Berita

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid/RMOL

Politik

PKB Tolak Usulan Koalisi Besar di Pemilu 2024

JUMAT, 31 MARET 2023 | 17:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana pembentukan koalisi besar sebagaimana disuarakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ditolak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, untuk membentuk koalisi besar sulit terwujud.

“Enggak mungkin keliatannya sih (membuat koalisi besar) kalau lihat dari hasil survei, dalam realita koalisi yang ada,” kata Jazilul saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/3).


Dia mengatakan, dalam hasil beberapa survei, ada sekitar lima tokoh atau sosok yang unggul menjadi calon presiden. Melihat peta tersebut, keinginan untuk membentuk koalisi besar sulit diwujudkan.

"Dari koalisi pun yang ada sudah 3 koalisi, bahkan 4 koalisi. Bagaimana dengan membuat 2 koalisi besar, untuk apa? Rakyat akan lebih senang kalau lebih banyak pilihannya. Maunya elite tuh memang 2 (paslon Pilpres 2024),” katanya.

Menurutnya, jika banyak calon presiden dari banyak koalisi, pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia akan lebih meriah. Pilihan rakyat tentang calon pemimpinnya pun akan lebih beragam.

“Kalau rakyat (ingin) 4 (paslon) bagus, karena apa? Mau pesta. Semua mau terlibat partisipasi. Kalau ada 4 capres, berarti kan ada 4 yang sukses, semua terlibat. Kalau cuma 2 (paslon), ya 2 tim itu yang sukses,” tutupnya.

Wacana koalisi besar muncul saat Ketum Golkar, Airlangga Hartarto menghadiri buka puasa di kantor DPP Nasdem, Sabtu (25/3). Dalam kesempatan itu, Airlangga membuka peluang membentuk koalisi besar untuk Pemilu 2024.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi tunggu tanggal mainnya," kata Airlangga.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya