Berita

Ilustrasi mudik/Net

Politik

Pemerintah Diwanti-wanti untuk Serius Antisipasi Mudik Lebaran 2023

JUMAT, 31 MARET 2023 | 12:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Jumlah masyarakat yang melakukan mudik pada Lebaran 2023 diperkirakan mengalami lonjakan yang sangat besar. Mengingat sudah tiga tahun masyarakat Indonesia tidak mudik setelah dilanda pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, jumlah pemudik yang sangat besar tersebut harus betul-betul diantisipasi secara serius oleh Pemerintah.

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/3).


“Maka (mudik) tidak boleh terganggu karena ada kemacetan atau mungkin karena ada gangguan di jalan seperti keselamatan. Kemudian juga kenyamanan agar warga yang mudik itu betul-betul bisa difasilitasi oleh Pemerintah,” ujar Suryadi.

Menurut legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pada setiap momen mudik seharusnya pemerintah terus melakukan evaluasi agar terus mengalami perbaikan.

“Beberapa kesalahan berulang seharusnya tidak boleh terjadi lagi, misalnya ada kemacetan di titik tertentu karena (kurangnya) sosialisasi tentang misalnya subsidi angkutan bus,” tuturnya.

Selain mengantisipasi pengalihan arus yang tidak diketahui oleh publik dari awal sehingga terjadi penumpukan di titik-titik tertentu, rest area jalan tol juga diharapkan jangan sampai terjadi penumpukan yang menyebabkan kemacetan.

“Nah, kesalahan ini berulang setiap tahun dan ini harus diperbaiki. Standar Pelayanan Minimal (SPM) di jalan-jalan ini harus diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya