Berita

Bendera Myanmar/Net

Global

Junta Myanmar Bubarkan 40 Parpol, Kanada: Merusak Demokrasi

JUMAT, 31 MARET 2023 | 12:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pembubaran 40 partai politik di Myanmar yang dilakukan oleh rezim junta militer baru-baru ini telah memantik banyak kecaman dari dunia internasional, salah satunya Kanada.

Departemen Urusan Global Kanada pada Kamis (30/3) mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keputusan junta terkait pembubaran puluhan parpol di Myanmar menjelang pemilihan umum yang akan datang.

“Kanada mengutuk pembubaran 40 partai politik oleh rezim Myanmar, termasuk partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) milik mantan presiden Aung San Suu Kyi. Upaya itu jelas ditujukan untuk merusak institusi demokrasi Myanmar dan untuk membungkam suara-suara oposisi," tulis pernyataan tersebut.


Pemerintah Kanada menilai penghapusan parpol
yang dilakukan junta Myanmar akan berdampak pada hilangnya demokrasi di negara itu. Sehingga membuat pemilu mendatang menjadi tidak bebas dan adil, serta akan berisiko memperburuk konflik politik yang ada.

Atas kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini, Kanada mendesak dikembalikannya demokrasi di Myanmar secara damai yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Serta menyerukan pembebasan para tahanan politik yang ditahan secara sewenang-wenang, dan mengakhiri kekerasan yang ditargetkan kepada warga sipil.

Kanada juga turut meminta kepada masyarakat internasional agar terus memperhatikan kondisi di Myanmar karena banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk penjualan dan transfer senjata yang sering digunakan junta untuk memfasilitasi kekejamannya.

“Kanada mendukung upaya mereka yang bekerja secara damai untuk Myanmar yang inklusif, damai, dan multipartai yang demokratis di mana hak semua orang dapat dilindungi," tambah pernyataan itu.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya