Berita

Bendera Myanmar/Net

Dunia

Junta Myanmar Bubarkan 40 Parpol, Kanada: Merusak Demokrasi

JUMAT, 31 MARET 2023 | 12:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pembubaran 40 partai politik di Myanmar yang dilakukan oleh rezim junta militer baru-baru ini telah memantik banyak kecaman dari dunia internasional, salah satunya Kanada.

Departemen Urusan Global Kanada pada Kamis (30/3) mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keputusan junta terkait pembubaran puluhan parpol di Myanmar menjelang pemilihan umum yang akan datang.

“Kanada mengutuk pembubaran 40 partai politik oleh rezim Myanmar, termasuk partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) milik mantan presiden Aung San Suu Kyi. Upaya itu jelas ditujukan untuk merusak institusi demokrasi Myanmar dan untuk membungkam suara-suara oposisi," tulis pernyataan tersebut.


Pemerintah Kanada menilai penghapusan parpol
yang dilakukan junta Myanmar akan berdampak pada hilangnya demokrasi di negara itu. Sehingga membuat pemilu mendatang menjadi tidak bebas dan adil, serta akan berisiko memperburuk konflik politik yang ada.

Atas kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini, Kanada mendesak dikembalikannya demokrasi di Myanmar secara damai yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Serta menyerukan pembebasan para tahanan politik yang ditahan secara sewenang-wenang, dan mengakhiri kekerasan yang ditargetkan kepada warga sipil.

Kanada juga turut meminta kepada masyarakat internasional agar terus memperhatikan kondisi di Myanmar karena banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk penjualan dan transfer senjata yang sering digunakan junta untuk memfasilitasi kekejamannya.

“Kanada mendukung upaya mereka yang bekerja secara damai untuk Myanmar yang inklusif, damai, dan multipartai yang demokratis di mana hak semua orang dapat dilindungi," tambah pernyataan itu.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya