Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre/Net
Peralihan kursi Dewan Keamanan PBB yang tahun ini dipegang Rusia memicu pertentangan dari banyak pihak.
Rusia yang akan mulai memimpin DK PBB pada 1 April mendatang dinilai Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba sebagai lelucon yang buruk.
Pasalnya, menurut Kuleba, bagaimana bisa negara yang pemimpinnya telah mendapatkan surat penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menjadi pemimpin lembaga keamanan internasional.
"Kepresidenan DK PBB Rusia pada 1 April adalah lelucon yang buruk. Rusia telah mengambil alih kursi DK PBB untuk mengobarkan perang kolonial. Pemimpinnya adalah penjahat perang yang dicari oleh ICC karena menculik anak-anak,†cuit Kuleba di akun Twitter pribadinya, seperti dimuat The Hill pada Kamis (30/3).
Diplomat Ukraina, Olexander Scherba, menyebut peralihan presidensi DK PBB Rusia, mirip seperti Jack the Ripper yang mengambil alih kementerian kesehatan.
AS sebagai sekutu Ukraina juga mengeluarkan pernyataan ketidaksukaan yang sama terhadap kepemimpinan Rusia di DK PBB.
Meski begitu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre masih berharap Rusia bersikap profesional dan tidak menggunakan kuasanya di DK PBB untuk menyebarkan arus disinformasi tentang Ukraina.
"Kami mendesak Rusia untuk bertindak secara profesional. Sayangnya, Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan dan tidak ada jalur hukum internasional yang layak untuk mengubah kenyataan itu," kata Jean-Pierre.
Setiap bulan, 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB bergiliran menduduki posisi presiden.
Hanya ada lima kursi dewan permanen yang dipegang oleh AS, Inggris, Prancis, China, dan Rusia.
Posisi keanggotan permanen Rusia membuatnya mudah mempengaruhi arah kebijakan DK PBB melalui hak veto yang dimilikinya.
Misalnya, pada Februari lalu, Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan yang meminta Moskow untuk menghentikan serangannya ke Ukraina dan menarik semua pasukan.
Sebagai pemegang Presidensi DK PBB, bulan depan Rusia akan bertanggung jawab menetapkan agenda dan mengadakan rapat, meskipun negara tidak memperoleh kekuasaan tambahan atas apa yang terjadi.
