Berita

Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel/Net

Dunia

AS Kecam Keputusan Junta Myanmar Hapus 40 Parpol dalam Pemilu Mendatang

KAMIS, 30 MARET 2023 | 10:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan junta militer Myanmar untuk tidak mengikutsertakan 40 partai politik dalam pemilihan umum yang dijanjikan, mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat.

Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel pada Rabu (29/3), mengutuk keras kebijakan militer Myanmar, terlebih salah satu di antara parpol yang dihapus adalah partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang diusung mantan Presiden yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

"Kami mengutuk keras keputusan rezim militer Burma untuk menghapuskan 40 partai politik, termasuk, seperti yang Anda catat, Liga Nasional untuk Demokrasi," kata Patel, seperti dimuat ANI News.


Ia menyebut, penghapusan 40 parpol di Myanmar hanya akan menjadikan pemilu mendatang menjadi tidak bebas dan adil.

Menurutnya, pemilihan apa pun tanpa partisipasi semua pemangku kepentingan di Burma tidak akan dan tidak dapat dianggap bebas atau adil.

Mengutip Al-Jazeera, Komisi pemilihan yang dikontrol junta Myanmar mengklaim bahwa partai NLD akan dihapus dari daftar pemilu  karena gagal mendaftar ulang di bawah undang-undang pemilihan yang baru.

"Partai NLD termasuk di antara 40 partai politik yang tidak dapat memenuhi batas waktu pendaftaran militer yang berkuasa untuk pemilihan," bunyi laporan tersebut.

Pada Januari, junta Myanmar memberi waktu dua bulan kepada parpol untuk mendaftar di bawah undang-undang pemilihan baru yang ketat sebelum pemilihan baru yang mereka janjikan akan diadakan.

Namun, para penentang mengatakan bahwa pemilu tidak akan berjalan secara bebas dan adil. Partai NLD sendiri menegaskan tidak akan ikut serta dalam pemilihan karena menyebutnya tidak sah.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya