Berita

Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel/Net

Dunia

AS Kecam Keputusan Junta Myanmar Hapus 40 Parpol dalam Pemilu Mendatang

KAMIS, 30 MARET 2023 | 10:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan junta militer Myanmar untuk tidak mengikutsertakan 40 partai politik dalam pemilihan umum yang dijanjikan, mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat.

Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel pada Rabu (29/3), mengutuk keras kebijakan militer Myanmar, terlebih salah satu di antara parpol yang dihapus adalah partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang diusung mantan Presiden yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

"Kami mengutuk keras keputusan rezim militer Burma untuk menghapuskan 40 partai politik, termasuk, seperti yang Anda catat, Liga Nasional untuk Demokrasi," kata Patel, seperti dimuat ANI News.


Ia menyebut, penghapusan 40 parpol di Myanmar hanya akan menjadikan pemilu mendatang menjadi tidak bebas dan adil.

Menurutnya, pemilihan apa pun tanpa partisipasi semua pemangku kepentingan di Burma tidak akan dan tidak dapat dianggap bebas atau adil.

Mengutip Al-Jazeera, Komisi pemilihan yang dikontrol junta Myanmar mengklaim bahwa partai NLD akan dihapus dari daftar pemilu  karena gagal mendaftar ulang di bawah undang-undang pemilihan yang baru.

"Partai NLD termasuk di antara 40 partai politik yang tidak dapat memenuhi batas waktu pendaftaran militer yang berkuasa untuk pemilihan," bunyi laporan tersebut.

Pada Januari, junta Myanmar memberi waktu dua bulan kepada parpol untuk mendaftar di bawah undang-undang pemilihan baru yang ketat sebelum pemilihan baru yang mereka janjikan akan diadakan.

Namun, para penentang mengatakan bahwa pemilu tidak akan berjalan secara bebas dan adil. Partai NLD sendiri menegaskan tidak akan ikut serta dalam pemilihan karena menyebutnya tidak sah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya