Berita

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD saat mengikuti RDP dengan Komisi III DPR RI/RMOL

Politik

Bikin Geger, DPR Minta Mahfud Klarifikasi Soal Tudingan “Markus”

RABU, 29 MARET 2023 | 22:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal DPR sarangnya makelar kasus (Markus).

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi sempat mengaku prihatin dengan pernyataan Mahfud MD itu, yang dianggap menyudutkan posisi DPR RI di mata masyarakat. Terlebih, citra DPR saat ini sedang buruk.

"Ini pak, di media ini langsung ada judul 'Mahfud MD: DPR Markus'. Ini orang kalau baca judul doang kan demage lagi ini pak. Sudah persepsinya jelek, saya sekarang jadi politisi juga, jadi kena juga. Padahal saya enggak ngapa-ngapain juga nih Pak Mahfud," kata Johan Budi ketika interupsi dalam rapat bersama Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/3).


"Jadi tolong lah semuanya ini jangan main ancam-ancam," imbuhnya.

Lantas, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar Mahfud MD mengklarifikasi soal pernyataannya itu.

"Menindaklanjuti Pak Johan tadi terkait narasi di media sosial "DPR: Markus", mungkin nanti Pak Mahfud untuk menjadikan klarifikasi hal demikian," katanya.

"Kita ini memang Pak Arteria pernah ngomong nih, kalau kita di partai politik dan anggota DPR terutama politisi, di bully udah pasti. Tapi minimal kalau narasinya jadi markus kan jadi enggak enak. Walaupun tadi Pak Mahfud sudah menjelaskan tentang Markus terdahulu, bukan yang sekarang," demikian Sahroni.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya