Berita

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD saat mengikuti RDP dengan Komisi III DPR RI/RMOL

Politik

Bikin Geger, DPR Minta Mahfud Klarifikasi Soal Tudingan “Markus”

RABU, 29 MARET 2023 | 22:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal DPR sarangnya makelar kasus (Markus).

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi sempat mengaku prihatin dengan pernyataan Mahfud MD itu, yang dianggap menyudutkan posisi DPR RI di mata masyarakat. Terlebih, citra DPR saat ini sedang buruk.

"Ini pak, di media ini langsung ada judul 'Mahfud MD: DPR Markus'. Ini orang kalau baca judul doang kan demage lagi ini pak. Sudah persepsinya jelek, saya sekarang jadi politisi juga, jadi kena juga. Padahal saya enggak ngapa-ngapain juga nih Pak Mahfud," kata Johan Budi ketika interupsi dalam rapat bersama Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/3).


"Jadi tolong lah semuanya ini jangan main ancam-ancam," imbuhnya.

Lantas, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar Mahfud MD mengklarifikasi soal pernyataannya itu.

"Menindaklanjuti Pak Johan tadi terkait narasi di media sosial "DPR: Markus", mungkin nanti Pak Mahfud untuk menjadikan klarifikasi hal demikian," katanya.

"Kita ini memang Pak Arteria pernah ngomong nih, kalau kita di partai politik dan anggota DPR terutama politisi, di bully udah pasti. Tapi minimal kalau narasinya jadi markus kan jadi enggak enak. Walaupun tadi Pak Mahfud sudah menjelaskan tentang Markus terdahulu, bukan yang sekarang," demikian Sahroni.



Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kemlu: PT DSI Tingkatkan Kepercayaan Global terhadap Ekspor RI

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:20

Pantai Gading Perkuat Dukungan untuk Inisiatif Otonomi Sahara Maroko

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:07

Penduduk Indonesia Bertambah 1,4 Juta Jiwa

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:03

Pidato Prabowo Cerminkan Optimisme Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:02

KPK Panggil Plt Bupati Tulungagung dan Sejumlah Pejabat dalam Kasus Dugaan Pemerasan

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:53

Kemenkeu dan BI Harus Bisa Menerjemahkan Keinginan Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:41

Polisi Tetapkan Sopir Green SM Tersangka Taksi vs KRL di Bekasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

Sembilan WNI Jalani Visum dan Tes Kesehatan di Turki

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

IKN Disiapkan Jadi Superhub Ekonomi Baru Indonesia

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:20

Semen Indonesia Pangkas Empat Anak Usaha dalam Program Streamlining

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:16

Selengkapnya