Berita

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD saat mengikuti RDP dengan Komisi III DPR RI/RMOL

Politik

Bikin Geger, DPR Minta Mahfud Klarifikasi Soal Tudingan “Markus”

RABU, 29 MARET 2023 | 22:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal DPR sarangnya makelar kasus (Markus).

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi sempat mengaku prihatin dengan pernyataan Mahfud MD itu, yang dianggap menyudutkan posisi DPR RI di mata masyarakat. Terlebih, citra DPR saat ini sedang buruk.

"Ini pak, di media ini langsung ada judul 'Mahfud MD: DPR Markus'. Ini orang kalau baca judul doang kan demage lagi ini pak. Sudah persepsinya jelek, saya sekarang jadi politisi juga, jadi kena juga. Padahal saya enggak ngapa-ngapain juga nih Pak Mahfud," kata Johan Budi ketika interupsi dalam rapat bersama Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/3).


"Jadi tolong lah semuanya ini jangan main ancam-ancam," imbuhnya.

Lantas, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar Mahfud MD mengklarifikasi soal pernyataannya itu.

"Menindaklanjuti Pak Johan tadi terkait narasi di media sosial "DPR: Markus", mungkin nanti Pak Mahfud untuk menjadikan klarifikasi hal demikian," katanya.

"Kita ini memang Pak Arteria pernah ngomong nih, kalau kita di partai politik dan anggota DPR terutama politisi, di bully udah pasti. Tapi minimal kalau narasinya jadi markus kan jadi enggak enak. Walaupun tadi Pak Mahfud sudah menjelaskan tentang Markus terdahulu, bukan yang sekarang," demikian Sahroni.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya