Analis politik yang juga Ketua Umum (Ketum) Sepakbola Indonesia Juara (SIJ), Hendri Satrio/RMOL
Pemerintahan Joko Widodo diminta aktif membuka dialog terhadap elemen-elemen yang menolak kehadiran timnas Sepakbola Israel dalam perhelatan piala dunia U-20 di Indonesia sebagai tuan rumah.
Selain itu, Indonesia disarankan terus berkomunikasi dengan FIFA agar kepentingan memajukan sepakbola nasional tidak terpinggirkan.
Begitu saran yang disampaikan oleh Analis politik yang juga Ketua Umum (Ketum) Sepakbola Indonesia Juara (SIJ), Hendri Satrio alias Hensat. Saran itu ia sampaikan menanggapi polemik pro dan kontra kehadiran timnas Israel dalam perhelatan piala dunia U-20.
Hensat mengatakan, pemerintah Indonesia sebaiknya bersurat resmi kepada FIFA mengenai konstitusi Indonesia dan sikap politik rakyat Indonesia terkait kehadiran timnas Sepakbola Israel.
"Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan konstitusi di dalam surat tersebut, pemerintah Indonesia bisa meminta kelonggaran terhadap FIFA, apakah perhelatan pertandingan bisa digelar di kota atau negara yang netral atau pertandingan bersifat tertutup," ujar Hensat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/3).
Selain itu kata Hensat, langkah tersebut juga disertai pernyataan sikap resmi dan tegas, bahwa Indonesia terus mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
"Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri harus membuat corong suara yang keras dan lantang. Di sisi lain, pemerintah juga bisa mengakomodasi aspirasi sebagian kelompok masyarakat yang simpati dengan perjuangan rakyat Palestina, misalkan dengan mengizinkan demo, namun di lokasi-lokasi tertentu yang telah ditentukan dan tidak berdekatan dengan stadion tempat bertanding," kata Hensat.
Karena menurut Hensat, sepakbola seharusnya tidak dicampuradukkan dengan politik sebagaimana anggaran dasar FIFA. Akan tetapi, FIFA sendiri sebagai penyelenggara pernah mencampuradukkan sepakbola dengan politik ketika FIFA melarang dan mencoret Rusia ikut serta dalam Piala Dunia 2022 dengan alasan invasi Rusia terhadap Ukraina.
"Melihat preseden ini, justru FIFA yang bisa mengambil keputusan terhadap para negara yang menjadi anggotanya, sementara pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah hanya menjalankan amanat FIFA untuk menggelar perhelatan tersebut agar sukses menjadi tuan rumah yang baik," jelas Hensat.
Selain itu, Hensat menilai bahwa pemerintah dan PSSI harus memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Piala Dunia U-20 berjalan sesuai jadwal. Pemerintah dan PSSI juga harus mengantisipasi jika seandainya timnas berada dalam satu grup dengan timnas Israel, akan muncul penolakan besar-besaran dan pemerintah harus memiliki strategi yang tepat.
"Yang jelas, seperti kata Bung Karno, internasionalisme dan nasionalisme harus berdampingan, tapi kepentingan nasional harus lebih diutamakan. Sikap frontal Bung Karno yang menolak timnas Israel 66 tahun silam dilakukan sepenuhnya demi kepentingan nasional, merebut kembali Papua. Saat ini sikap penolakan, bila dilakukan pemerintah, malah justru merugikan Indonesia, khususnya sepakbola nasional," terang Hensat.
Tak hanya itu kata Hensat, pemerintah juga harus aktif membuka dialog terhadap elemen-elemen yang menolak kehadiran timnas Israel, berkomunikasi dengan FIFA, agar kepentingan memajukan sepak bola nasional tidak terpinggirkan.
"Pasalnya, hingga kini, koordinasi siapa menteri yang menangani isu ini tidak ada sama sekali. Komunikasi dan koordinasi antar kementerian untuk merespons isu politis ini juga harus dilakukan. Jangan sampai ada berita simpang siur dan PSSI pun 'kebingungan' merespons isunya," pungkas Hensat.
