Berita

Kartu pemilih yang beredar dan bukan diterbitkan oleh KPU/Repro

Politik

KPU Bantah Terbitkan Kartu Pemilih Pemilu 2024

RABU, 29 MARET 2023 | 16:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Beredar gambar kartu tanda pemiilih secara elektronik di media sosial. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah membuat itu.

“KPU tidak membuat dan tidak menerbitkan kartu pemilih untuk keperluan Pemilu 2024,” ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asyari kepada wartawan, Rabu (29/3).

Ia menjelaskan, KPU dalam menyusun daftar pemilih pemilu merujuk pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau basis data kependudukan lainnya yang diakui negara.


“Sebagaimana terdapat dalam KTP dan Kartu Keluarga (KK),” sambungnya memaparkan.

Sehingga, Hasyim menegaskan bahwa informasi gambar beredar, yakni kartu pemilih dalam bentuk digital di suatu aplikasi, adalah tidak diketahui KPU.

Hasyim mengatakan, tidak ada tugas dalam UU Pemilu kepada siapapun, termasuk KPU, untuk membuat kartu pemilih untuk Pemilu 2024.

Atas dasar itu, Hasyim menegaskan bahwa pembuatan dan penerbitan kartu pemilu bukan tanggung jawab KPU.

"Dan KPU tidak bertanggung jawab atas identitas yang terdapat dalam kartu pemilih yang beredar tersebut,” demikian Hasyim menutup.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya