Berita

Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Farhan Abdillah Dalimunthe/Net

Politik

Desak DPR Kembali Bikin RDP, Prima Siap Buka-bukaan Soal Gugatan di PN Jakpus

RABU, 29 MARET 2023 | 16:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kejelasan perkara gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, dianggap belum mencakup keseluruhan dari yang sebenarnya terjadi.

Terkait itu, muncul tuntutan dari Prima agar DPR kembali menggelar RDP, dengan agenda khusus mendengar penjelasan secara keseluruhan tentang gugatan mereka di PN Jakpus. Termasuk soal makna isi putusannya.

“DPR membuat RDP tapi tidak mengundang Prima. Kalau mau dengar cerita yang selengkapnya, Prima harusnya dilibatkan di situ,” ujar Jurubicara Prima, Farhan Abdillah Dalimunthe, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/3).


Pada prinsipnya, lanjut Farhan, Prima telah mendengar bahwa keterangan yang diperoleh DPR terkait gugatan di PN Jakpus hanya sepotong-sepotong.

“Dari yang kita dengar kemarin di RDP, ya kami rasa belum komprehensif semua yang kami gugat itu disampaikan di situ,” sambungnya menegaskan.

Maka dari itu, Farhan menganggap kegaduhan yang muncul di ruang publik, setelah muncul putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan pemilu, disinyalir juga berasal dari informasi tidak penuh yang diterima wakil rakyat.

“Jadi libatkan saja Prima, karena data-datanya kita punya semua,” demikian Farhan. 

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya