Berita

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Tegas, Netanyahu Minta Biden Tidak Ikut Campur Urusan Dalam Negeri Israel

RABU, 29 MARET 2023 | 14:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pernyataan keprihatinan Presiden AS Joe Biden tentang usulan reformasi peradilan di Israel mendapat reaksi negatif dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Lewat serangkaian tweet yang dibagikan pada Selasa malam (28/3), Netanyahu mendesak Washington untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Israel, terlepas dari hubungan dekat kedua negara.

“Pemerintahan saya berkomitmen untuk memperkuat demokrasi dengan mengembalikan keseimbangan yang tepat antara tiga cabang pemerintahan yang kami perjuangkan, untuk dicapai melalui konsensus yang luas,” kata Netanyahu, seperti dikutip dari AFP, Rabu (29/3).


Israel adalah negara berdaulat, yang membuat keputusannya atas kehendak rakyatnya dan tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri, termasuk dari sahabat, kata Netanyahu.

Reformasi yudisial akan memungkinkan parlemen Israel untuk mengesampingkan putusan Mahkamah Agung melalui pemungutan suara mayoritas sederhana, sebuah langkah yang menurut para kritikus akan melemahkan pengawasan tradisional yudisial terhadap kekuasaan pemerintah.

Reformasi tersebut telah memicu protes besar di seluruh Israel dan menuai kritik dari beberapa negara asing, termasuk sekutu dekat seperti Amerika Serikat.

Menyikapi perkembangan yang ada, Netanyahu pada Senin mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil batas waktu pada proposal tersebut sampai sesi Knesset berikutnya, berharap waktu tambahan akan membantu anggota parlemen mencapai pemahaman tentang undang-undang tersebut.

Meskipun demikian, keputusan itu gagal menghentikan kritik terhadap reformasi.

Berbicara kepada wartawan sebelumnya pada Selasa, Biden diminta untuk mengomentari perubahan hukum tersebut, dengan mengatakan bahwa dia berharap Netanyahu menjauh dari rencana tersebut sebelum disahkan menjadi undang-undang.

"Seperti banyak pendukung kuat Israel, saya sangat prihatin, dan saya khawatir mereka meloloskan (RUU) ini," kata Biden.

“Mudah-mudahan Perdana Menteri akan bertindak sedemikian rupa sehingga dia dapat mencoba mencari kompromi yang tulus. Tapi itu masih harus dilihat," lanjut Biden.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya