PBB Desak Junta Militer untuk Kembalikan Demokrasi di Myanmar

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendesak junta militer Myanmar untuk mengembalikan demokrasi di negaranya dan membebaskan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.

Seruan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, setelah junta membubarkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), milik Suu Kyi.

Dujarric menyatakan keprihatinannya dengan langkah yang dilakukan junta militer yang telah membubarkan 40 partai di negaranya, pada Selasa (28/3).

"Saya pikir ini adalah langkah lain ke arah yang tidak ingin kami tuju. Kami ingin melihat kembalinya demokrasi di Myanmar, dan melihat pembebasan Aung San Suu Kyi serta masyarakat lain yang terus ditahan. Kami akan terus bekerja untuk itu," kata Dujarric.

Dimuat ANI News, Rabu (29/3), junta Myanmar telah membubarkan puluhan partai karena dinilai gagal untuk mendaftar dalam pemilihan umum.

Dalih tersebut dianggap sengaja digunakan junta untuk dapat kembali mencengkram kekuasan militer dengan menyingkirkan puluhan partai, termasuk partai berkuasa NLD yang digulingkan, yang sengaja tidak mendaftar dalam pemilu tersebut.

"Kami sama sekali tidak menerima pemilihan ini, yang diadakan ketika banyak pemimpin dan aktivis politik ditangkap dan orang-orang disiksa oleh tentara," kata anggota parlemen dari partai NLD, Bo Bo Oo, yang menyoroti pemimpinnya yang juga dipenjara.

Mantan pemimpin Myanmar, Suu Kyi yang digulingkan itu kini tengah menjalani hukuman penjara 33 tahun, dari serangkaian tuduhan politik yang sengaja diluncurkan oleh junta militer berkuasa untuk mengasingkan pemimpin tersebut.