Berita

Delegasi Israel saat disambut di Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali pada tahun 2022/Net

Politik

Tolak Tim U-20 Tapi Terima Delegasi Israel, PDIP Cuma Jualan Politik

RABU, 29 MARET 2023 | 11:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap PDIP menolak kehadiran Tim U-20 Israel di Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia dinilai hanya sebatas jualan politik menjelang Pemilu 2024.

Pasalnya, penolakan dari kader PDIP seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur Bali, I Wayan Koster, kontras dengan sikap menerima delegasi Israel pada Sidang Majelis ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali pada 2022 lalu.

“Penolakan itu kental nuansa politik, karena ada kesan berbeda dengan sikap PDIP selama ini yang cenderung terbuka pada aspek relasi internasional,” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/3).


Menurut Dedi, meskipun Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, tetapi untuk Piala Dunia U-20 tidak terkait langsung dengan itu. Ditegaskan Dedi, kompetisi Piala Dunia U-20 tidak terkait langsung dengan sistem politik negara, karena itu merupakan wewenang FIFA.

“Sehingga, menolak Israel bertanding di gelaran FIFA merupakan sikap kurang bijak. Jika alasannya soal pengakuan negara, maka cukup dengan memberi syarat misalnya menolak pengibaran bendera negara Israel atau simbol-simbol negara Israel,” jelas Dedi.

Selain itu, Dedi menyebut Indonesia menjalankan sistem politik bebas aktif dalam kebijakan internasional. Lagipula, warga Indonesia sering berkunjung ke Israel.

“Jika mengacu pada aspek penolakan politisi PDIP, harusnya mereka juga mengecam warga kita yang datang ke sana, bisa dimulai dengan mengecam Yahya Staquf. Jika tidak, maka PDIP sedang menjadikan isu ini untuk propaganda politik,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya