Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Takut Keamanan Terancam, Militer Swedia Ikut Larang Anggota Pasang Aplikasi TikTok

SELASA, 28 MARET 2023 | 15:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Militer Swedia resmi melarang anggotanya memiliki aplikasi TikTok, setelah belakangan aplikasi tersebut banyak dikecam karena dugaan spionase China.

Dalam keputusan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Swedia, Senin (27/3), anggota militer Swedia tidak lagi diizinkan untuk menggunakan aplikasi dari perusahaan milik China dengan alasan keamanan.

“Menggunakan ponsel dan tablet itu sendiri dapat menjadi risiko keamanan, oleh karena itu kami tidak ingin TikTok ada di peralatan kerja kami,” kata sekretaris pers di angkatan bersenjata, Guna Graufeldt.


Langkah tersebut telah mengikuti larangan serupa yang  diberlakukan baru-baru ini oleh beberapa negara Uni Eropa, seperti Prancis dan Norwegia, yang membatasi penggunaan aplikasi berbagi video itu dari perangkat milik anggota pemerintah.

Namun, seperti dimuat NZ Herald, Selasa (28/3), ByteDance, perusahaan pemilik TikTok, bersikeras bahwa pemerintah China tidak memiliki kendali atas akses data di aplikasinya

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, juga telah menolak klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta perusahaan untuk menyerahkan data dari luar negeri.

"China tidak pernah dan tidak akan meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau menyediakan data yang berlokasi di negara asing, dengan cara yang melanggar hukum setempat,” kata Mao Ning.

Menurutnya, Washington, yang pertama kali menyebarkan rumor tersebut telah sengaja menyerang TikTok dan pemerintah China tanpa bukti apapun yang memperlihatkan bahwa aplikasi itu mengancam keamanan pengguna.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya