Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Puluhan Pegawai Pemerintah AS Diretas Spyware, Biden Segera Sahkan Aturan Pencegahan

SELASA, 28 MARET 2023 | 15:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Aksi peretasan spyware yang telah menargetkan puluhan pegawai pemerintah Amerika Serikat di luar negeri, mendorong Gedung Putih untuk segera mengesahkan aturan pencegahan mata-mata terbaru.

Seorang pejabat administrasi senior AS pada Senin (27/3) menyebut sekitar 50 staf pemerintah AS yang ditempatkan di sepuluh negara telah menjadi target alat peretasan komersial tersebut.

Merespon peningkatan ancaman itu, seorang pejabat mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden akan segara menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi aksi kejahatan menggunakan alat mata-mata digital di seluruh dunia yang telah menargetkan personel AS dan masyarakat sipil.


"Perintah eksekutif baru dirancang untuk memberikan tekanan pada industri rahasia dengan menempatkan pembatasan baru pada pertahanan pemerintah AS, penegakan hukum dan keputusan pembelian badan intelijen," kata pejabat AS tersebut, seperti dimuat The Jerusalem Post.

Melalui aturan terbaru, AS dapat menyeleksi organisasi mana saja yang bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah dan dimaksudkan untuk mengubah cara pasar gelap beroperasi, sehingga penjualan spyware dapat dibatasi.

Pada 2021 sembilan pegawai Departemen Luar Negeri AS diretas melalui perangkat produksi iPhone Apple Inc AAPL.O yang dimiliki mereka, oleh penyerang tak dikenal menggunakan spyware canggih buatan Israel.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya