Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Puluhan Pegawai Pemerintah AS Diretas Spyware, Biden Segera Sahkan Aturan Pencegahan

SELASA, 28 MARET 2023 | 15:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Aksi peretasan spyware yang telah menargetkan puluhan pegawai pemerintah Amerika Serikat di luar negeri, mendorong Gedung Putih untuk segera mengesahkan aturan pencegahan mata-mata terbaru.

Seorang pejabat administrasi senior AS pada Senin (27/3) menyebut sekitar 50 staf pemerintah AS yang ditempatkan di sepuluh negara telah menjadi target alat peretasan komersial tersebut.

Merespon peningkatan ancaman itu, seorang pejabat mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden akan segara menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi aksi kejahatan menggunakan alat mata-mata digital di seluruh dunia yang telah menargetkan personel AS dan masyarakat sipil.


"Perintah eksekutif baru dirancang untuk memberikan tekanan pada industri rahasia dengan menempatkan pembatasan baru pada pertahanan pemerintah AS, penegakan hukum dan keputusan pembelian badan intelijen," kata pejabat AS tersebut, seperti dimuat The Jerusalem Post.

Melalui aturan terbaru, AS dapat menyeleksi organisasi mana saja yang bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah dan dimaksudkan untuk mengubah cara pasar gelap beroperasi, sehingga penjualan spyware dapat dibatasi.

Pada 2021 sembilan pegawai Departemen Luar Negeri AS diretas melalui perangkat produksi iPhone Apple Inc AAPL.O yang dimiliki mereka, oleh penyerang tak dikenal menggunakan spyware canggih buatan Israel.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya