Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya/Net

Politik

Akui Ada Ketum Parpol Ingin Gabung KPP Tapi Mau Jadi Cawapres, Nasdem: Harusnya Tanpa Syarat

SELASA, 28 MARET 2023 | 10:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Nasdem mengamini pernyataan PKS bahwa ada ketua umum partai politik di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ingin gabung, tapi mensyaratkan jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) bagi Anies Baswedan.

“Ya, sejauh ini dengan magnet utama Anies Baswedan tentu orang sangat tertarik untuk bergabung (ke KPP),” kata Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dalam keterangannya, Selasa (28/3).

Namun begitu, lanjut Willy, pihak-pihak yang ingin bergabung dengan KPP tidak seharusnya mensyaratkan sesuatu. Terlebih, oleh KPP, Anies Baswedan diberikan otoritas untuk menentukan bacawapresnya sendiri.


“Ya kalau kita gabung tentu tanpa syarat ya. Syaratnya sudah tiga partai ini (Nasdem, PKS, Demokrat) kan menjadi teladan. Syaratnya kita serahkan pada Mas Anies sendiri,” tuturnya.

Di sisi lain, Willy tetap menyambut baik kalau ada partai politik atau koalisi lain yang ingin bergabung dengan KPP. Pihaknya sangat terbuka dalam merajut komunikasi politik menjelang Pemilu 2024.

“Jadi tentu proses ini, komunikasi, ketika ada partai lain bergabung kita syukuri. Masalah cawapres nanti kita diskusi bersama-sama. Toh kita ingin best of the best,” pungkasnya.

Seperti diungkap Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Sohibul Iman, ada ketua umum parpol di luar KPP ingin gabung tapi mensyaratkan jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) bagi Anies Baswedan. Namun ia enggan menyebut spesifik siapa ketum parpol parlemen yang dimaksud.

“Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres, ketum parpol di luar kita,” ungkap Sohibul kepada wartawan di Sekretariat KPP, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Noel Pede Didampingi Munarman

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:17

Arief Hidayat Akui Gagal Jaga Marwah MK di Perkara Nomor 90, Awal Indonesia Tidak Baik-baik Saja

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:13

Ronaldo Masuki Usia 41: Gaji Triliunan dan Saham Klub Jadi Kado Spesial

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:08

Ngecas Handphone di Kasur Diduga Picu Kebakaran Rumah Pensiunan PNS

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:00

Pegawai MBG Jadi PPPK Berpotensi Lukai Rasa Keadilan Guru Honorer

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:51

Pansus DPRD akan Awasi Penyerahan Fasos-Fasum

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:32

Dubes Sudan Ceritakan Hubungan Istimewa dengan Indonesia dan Kudeta 2023 yang Didukung Negara Asing

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:27

Mulyono, Anak Buah Purbaya Ketangkap KPK

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:20

Aktivis Guntur 49 Pandapotan Lubis Meninggal Dunia

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:08

Liciknya Netanyahu

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:06

Selengkapnya