Poster dari pendemo di luar kantor parlemen Israel, atau Knesset, yang menentang rencana perombakkan peradilan di Yerusalem, 27 Maret 2023/Net
Aksi protes menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak peradilan negara juga dilakukan para diplomat dengan menutup kedutaan dan konsulat Israel di beberapa negara pada Senin (27/3) waktu setempat.
Penutupan Kedutaan Israel di AS diumumkan oleh Juru Bicara Elad Strohmayer dalam cuitan di akun Twitter pada Senin pagi.
"Kedutaan Besar Israel akan ditutup hari ini sampai pemberitahuan lebih lanjut dan tidak ada layanan konsuler yang akan disediakan," cuit Strohmayer, seperti dikutip dari
AFP, Selasa (28/3).
Sebuah tweet dalam bahasa Ibrani di akun kedutaan mengkonfirmasi pengumumannya.
Strohmayer menjelaskan bahwa Histadrut, serikat pekerja terbesar Israel, menginstruksikan semua pegawai pemerintah untuk mogok, termasuk misi diplomatik Israel di seluruh dunia.
Kedutaan Israel di Prancis juga bergabung dalam pemogokan tersebut.
Sementara itu, meskipun Kedutaan Israel di London tidak membuat pengumuman di akunnya, Duta Besar Tzipi Hotovely mentweet untuk memuji kerja sama keamanan dan intelijen dengan Inggris.
Pemogokan massal telah menutup bandara internasional Ben Gurion di Tel Aviv dan sebagian besar sistem perawatan kesehatan Israel. Histadrut mengatakan tindakan yang tidak biasa itu dimaksudkan untuk "menghentikan kegilaan" dari reformasi peradilan yang diusulkan Netanyahu.
Rencana Netanyahu untuk mengekang kekuasaan Mahkamah Agung telah disambut dengan kemarahan yang meluas. Protes terhadap tindakan tersebut menarik lebih dari 600.000 orang ke jalan-jalan Tel Aviv sejak Sabtu.
Kemarahan massa meledak saat Netanyahu tiba-tiba memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, orang pertama yang menolak keras rencana Netanyahu tentang rencana perombakkan peradilan.
Asaf Zamir, konsul jenderal Israel di New York, mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas pemecatan Gallant.
Reformasi peradilan adalah tuntutan utama dari salah satu mitra koalisi Netanyahu. Jika dia menarik proposal tersebut, pemerintah mungkin kehilangan mayoritas Knesset, memaksa pemilihan parlemen keenam dalam lima tahun.
Perubahan yang diusulkan Netanyahu akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk memerintah legislatif dan eksekutif, memberikan parlemen Israel (Knesset) kekuasaan untuk mengesampingkan putusan Mahkamah Agung dengan mayoritas sederhana 61 suara dari 120.
Proposal kedua akan menghilangkan kewenangan Mahkamah Agung untuk meninjau legalitas Hukum Dasar Israel, yang berfungsi sebagai konstitusi negara.
Reformasi juga akan mengubah cara hakim Mahkamah Agung dipilih, memberi politisi kekuatan menentukan dalam menunjuk hakim.
