Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti RDP dengan Komisi XI DPR RI/Repro

Politik

Rapat dengan DPR, Sri Mulyani Akui Kemenkeu Perlu Diperbaiki

SENIN, 27 MARET 2023 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kondisi internal Kementerian Keuangan diakui perlu diperbaiki. Terutama soal gaya hidup sebagian pegawai di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati itu.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja bersama DPR RI di ruang rapat Komisi XI DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Sri Mulyani mengatakan, sebagai bendahara negara, Kemenkeu menerapkan manajemen risiko, juga rutin melakukan audit dan penegakan hukum apabila ditemukan fraud atau ketidakdisiplinan di jajarannya.


"Peranan dari kepala kantor sangatlah penting," ucap Sri Mulyani.

Kendati begitu, Sri Mulyani mengakui masih banyak aspek di Kemenkeu yang perlu diperbaiki. Dia melihat, belum semua atasan memiliki kemampuan dalam melakukan penindakan dan ketegasan.

"Khususnya mengenai risiko dari stafnya terkait gaya hidupnya, tingkah laku di media sosialnya, belum terjadi secara seragam," paparnya.

"Tentu saja fenomena media sosial juga relatif masih baru, jadi ini juga merupakan sesuatu yang perlu untuk terus direspons dari sisi tata kelola kita," jelas Sri Mulyani.

Rapat yang digelar terbuka ini oleh Komisi XI ini membahas evaluasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan.

"Rapat dihadiri 22 anggota dari 9 fraksi, dengan demikian sah untuk mengambil keputusan," ucap Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir, saat membuka rapat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya