Berita

Poster yang dibawa oleh Forum Internasional untuk Sekuler Bangladesh (IFSB) saat melakukan aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung PBB, di Jenewa pada Sabtu, 25 Maret 2023/Net

Dunia

Bangladesh Teguh Desak PBB Deklarasikan 25 Maret sebagai Hari Genosida Sedunia

MINGGU, 26 MARET 2023 | 11:46 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bangladesh masih memperjuangkan agar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan 25 Maret sebagai Hari Genosida Sedunia. Ini untuk memperingati dan mengakui kejahatan genosida yang dilakukan militer Pakistan di Bangladesh pada tahun 1971.

Wakil Komisaris Tinggi Bangladesh, Andalib Elias mengatakan pihaknya akan terus menuntut PBB mengakui kejahatan genosida yang dilakukan Pakistan.

“Sejak 2017 lalu, kami telah mengamati hari ini sebagai hari genosida Bangladesh. Kami telah mengejar dua hal dari PBB, untuk mendeklarasikan ini sebagai hari genosida dan pengakuan atas apa yang terjadi di Bangladesh pada tahun 1971 sebagai genosida,” kata Andalib Elias, seperti dikutip ANI News.


Atas tragedi yang terjadi 52 tahun lalu itu, Forum Internasional untuk Sekuler Bangladesh (IFSB) di Swiss, dan 25 diaspora Dhaka dari Eropa bergabung menggelar demonstrasi di depan gedung PBB di Jenewa.

Para demonstran yang berkumpul di depan kantor PBB, mengutuk tentara Pakistan atas penyiksaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan massal yang terjadi pada 1971 lalu.

"Pada hari ini (25 Maret) tahun 1971, tentara Pakistan menyerang orang tak bersenjata di tengah malam dan membunuh ribuan orang dan dalam sembilan bulan berikutnya, mereka membunuh sembilan juta orang di Bangladesh. Ini adalah salah satu genosida paling brutal yang pernah ada," kata wakil komisaris Bangladesh.

Meski peristiwa itu telah berlalu setengah abad yang lalu, namun PBB belum juga mendeklarasikan genosida yang dilakukan Pakistan, yang membuat aktivis dan pemerintah Bangladesh mengekspresikan kemarahannya pada peringatan kali ini.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya