Berita

Pemerhati kebijakan publik, yang juga Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78, Syafril Sjofyan/Net

Publika

Rizal Ramli dan Terakorupsi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

MINGGU, 26 MARET 2023 | 10:38 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

TADINYA saya ragu dengan kebenaran cerita Jusuf Kalla. Ketika SBY dan JK sebagai pasangannya memenangkan pilpres. SBY ingin mengangkat Rizal Ramli menjadi Menko Perekonomian. JK menolak karena dia punya calon ARB yang ikut membiayai kampanye.

Lalu ketika SBY mencalonkan RR untuk Menteri Keuangan. JK juga menolak dengan alasan banyak petinggi Kemenkeu akan mundur jika RR diangkat jadi Menkeu. Saya mengira ini cuma karangan JK. Sebagai alasan ketidaksukaan. Karena JK pernah dipecat Gus Dur jadi Kabulog diganti RR.

Tapi kini. Setelah terakorupsi 349 triliun di Kemenkeu, alias pencucian uang oleh para petinggi Kemenkeu sejak 2009 sampai sekarang. Saya teringat “cerita” JK tersebut yang disampaikan kepada pewawancara terkenal Karni Ilyas. Bahwa kemudian saya percaya cerita JK tentang penolakan petinggi Kemenkeu terhadap Rizal Ramli benar adanya.


Rizal Ramli yang saya kenal dulu sebagai sejak aktivis 77-78. Sangat “straight”, tegas terhadap penyelewengan keuangan negara. Ketika jadi Menteri di era Gus Dur. Putranya ketika itu masih SMA dengan bangga menceritakan bahwa dia diminta jadi komisaris salah satu perusahaan sawit swasta. RR malah bereaksi memberikan garpu kepada putranya agar menusuk bapaknya. Akhirnya Bapak dan Anak nangis berpelukan, memahami batas etika dan kepatutan.

Menurut RR itu tidak pantas dan ada unsur penyuapan. Sehingga sampai sekarang anak-anaknya tidak ada yang menjadi “benalu” keuangan negara, hidup sukses secara mandiri. Pada waktu itu RR sebagai Kabulog yang dulu menjadi gudang bancakan, memotong dana off budget dengan ratusan rekening, menjadi hanya 9 rekening.

Lain lagi pengakuan dua sahabat RR aktivis 77-78 kepada saya, salah satu sahabat tersebut sudah almarhum, satu lagi sekarang beberapa waktu lagi sakit. Stroke. Sebagai sahabat mereka mendatangi kantor Bulog menemui RR. Bermaksud meminta keringanan agar satu kapal penuh dengan beras import kepunyaan pengusaha Cina (WNI), yang sudah berlabuh di Priok, bisa memberi izin menurunkan muatan.

Apa yang mereka para sahabat tersebut dapat? Dampratan “marah besar” dari Rizal Ramli. “Kalau kalian butuh uang minta saja dengan baik, akan saya beri”. “Jangan kalian suruh saya melakukan hal tidak baik mengimpor beras”. Ketika RR jadi Kabulog dan Menteri era Gus Dur memang tidak ada impor beras. Bulog malah tambah untung Rp 5 triliun. Dana keuntungan Bulog itu di era Presiden Megawati “digunakan” untuk membeli pesawat jet tempur Sukhoi dari Rusia.

Banyak sekali cerita integritas dan kejujuran RR sebagai pejabat tinggi. Penulis juga pernah mengalami secara langsung. Ketika RR menjadi Menko Maritim era Jokowi. Penulis dihubungi oleh mengaku utusan alm. Cosmas Batubara. Ketika itu Cosmas Batubara (aktivis 66 mantan menteri), sedang menjabat sebagai dirut Podomoro, menggantikan Dirut Podomoro yang ditangkap KPK.

Utusan tersebut ingin mempertemukan CB dengan RR melalui suatu seminar semua ditanggung, bahkan diimingi untuk membantu para aktivis pergerakan 77-78 untuk dibangunkan gedung pertemuan. Ketika penulis menghubungi RR via telepon. Sontak RR menyatakan “No Way”, serta menutup telepon.

Padahal ketika itu masalah reklamasi dengan dana besar. Tentu bisa mendatangkan pundi dana bagi pejabat sekelas RR. Tapi di tolak. Ujung-ujungnya RR diberhentikan jadi Menko Maritim digantikan oleh LBP. Sekarang LBP punya puluhan perusahaan yang berkelas. Luar biasa.

Begitulah sosok RR sehingga kritiknya selalu sangat tajam. Pantas sebagai mantan pejabat tinggi yang sudah makan asam garam menghadapi segala kebejatan, tapi tetap punya integritas. Bersih. Berani Jujur.

Hanya tindakan pengecut dari para BuzzerRP dan InfluenceRP sewaan yang membully RR dengan kata2 tak pantas dan merendahkan melalui sosmed yang bisa dilakukan oleh mereka yang tidak menyukai kejujuran RR dan keberpihakannya terhadap rakyat.

Kembali kepada cerita terakorupsi 349 triliun di Kemenkeu. Dapat disimpulkan kenapa mereka para pejabat tinggi Kemenkeu “menyukai” Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan “abadi”. Serta tidak “menyukai” Rizal Ramli.

Sri Mulyani (SMI) ternyata lemah dalam pengawasan bawahan. Sangat “care” terhadap para pengusaha besar dan orang kaya. Berkali-kali melakukan pengampunan pajak. “Penurut” terhadap Presiden, apapun proyek menara gading sang Presiden “it’s okay”. Walaupun membebani APBN dan harus berhutang. Berimplikasi utang negara membumbung tinggi di era Jokowi. Jebakan utang.

SMI selalu dipuji lembaga “pengutang” sebagai Menkeu terbaik, karena memberi bunga utang yang tinggi. Malah Menkeu negara-negara maju yang sukses membawa kesejahteraan bagi rakyatnya tidak pernah mendapatkan pujian. Nasi telah jadi bubur. Indonesia terjebak utang jangka panjang. Banyak infrastruktur yang tergadaikan dan kekayaan negara dijual murah.

Sementara korupsi jalan terus dan semakin besar. Astagfirullah. Menurut M. Said Didu tidak saja 349 triliunan tapi ribuan. Satu lagi teraproyek yang akan jadi “bancakan” adalah IKN. Ibu Kota Baru nya Jokowi.

Jika hanya jika. JK waktu itu menurut keinginan SBY. Menyetujui RR jadi Menkeu. Tidak akan ada cerita kasus Century 6,7 triliun yang “melibatkan” SMI. Begitu juga “jika” Jokowi tidak menjadikan SMI jadi Menkeu dua periode. Tidak akan ada cerita. Pencucian uang 349 triliun di Kemenkeu.

Serta tidak akan ada tera proyek IKN dengan UU yang “dipaksakan”, menjadi mangkrak, karena lingkungannya tidak mendukung. Akhir kata. Tentu semua itu harus ada yang bertanggung jawab. Jokowi lah sebagai Presidennya.

Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, yang  juga Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya