Berita

Deklarasi Koalisi Perubahan di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (24/3)/RMOL

Politik

Deklarasi Koalisi Perubahan Cuma Sermonial, Nasdem, Demokrat dan PKS Tak Serius?

SABTU, 25 MARET 2023 | 14:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, Demokrat dan PKS) dinilai hanya sekadar seremonial belaka. Itu lantaran tidak ada hal baru dalam piagam kesepakatan yang diteken ketiga ketua umum partai.

Direktur Ekskurif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai bahwa Nasdem, Demokrat dan PKS kurang greget untuk mendeklarasikan koalisi dan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bacapres 2024.

“Itu yang deklarasi bukan ketua umumnya. Seremonial aja untuk yang penting dapet 20 persen (Presidential Threshold) berkoalisi dulu, setelah itu dilanjutkan. Mestinya kalau mau, gaspoll aja besar-besaran kalau Nasdem, Demokrat, PKS serius,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu melalui sambungan telepon, Sabtu (25/3).


“Jadi, saya melihat tidak ada gregetnya, seremonial, tidak ada yang wah, tidak ada yang progresif dalam kesepakatan bersama tersebut,” imbuhnya.

Kendati begitu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menyebut, sacara politik, Anies Baswedan diuntungkan dengan deklarasi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut. Pasalnya, Anies mendapatkan angin segar bahwa dia akhirnya diusung oleh tiga partai dalam sebuah koalisi.

“Saya melihat dampaknya secara politik Anies untung, karena dia ada kepastian bisa nyapres. Selama ini kan ada kekhawatiran Anies tidak dapat tiket,” tutur Ujang.

Meskipun, sambungnya, sebelum resmi didaftarkan ke KPU RI pada saatnya nanti sebagai capres yang diusung oleh gabungan partai politik (koalisi), Anies masih belum aman sepenuhnya. Sebab, dinamika politik masih berjalan cukup dinamis menjelang Pilpres 2024.

“Jadi, ini juga belum tentu Anies bisa nyapres, karena bisa jadi nanti ketika di daftarkan ke KPU ada yang menarik diri cabut dukungan kan?” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya