Berita

Deklarasi Koalisi Perubahan di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (24/3)/RMOL

Politik

Deklarasi Koalisi Perubahan Cuma Sermonial, Nasdem, Demokrat dan PKS Tak Serius?

SABTU, 25 MARET 2023 | 14:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem, Demokrat dan PKS) dinilai hanya sekadar seremonial belaka. Itu lantaran tidak ada hal baru dalam piagam kesepakatan yang diteken ketiga ketua umum partai.

Direktur Ekskurif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai bahwa Nasdem, Demokrat dan PKS kurang greget untuk mendeklarasikan koalisi dan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bacapres 2024.

“Itu yang deklarasi bukan ketua umumnya. Seremonial aja untuk yang penting dapet 20 persen (Presidential Threshold) berkoalisi dulu, setelah itu dilanjutkan. Mestinya kalau mau, gaspoll aja besar-besaran kalau Nasdem, Demokrat, PKS serius,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu melalui sambungan telepon, Sabtu (25/3).


“Jadi, saya melihat tidak ada gregetnya, seremonial, tidak ada yang wah, tidak ada yang progresif dalam kesepakatan bersama tersebut,” imbuhnya.

Kendati begitu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menyebut, sacara politik, Anies Baswedan diuntungkan dengan deklarasi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut. Pasalnya, Anies mendapatkan angin segar bahwa dia akhirnya diusung oleh tiga partai dalam sebuah koalisi.

“Saya melihat dampaknya secara politik Anies untung, karena dia ada kepastian bisa nyapres. Selama ini kan ada kekhawatiran Anies tidak dapat tiket,” tutur Ujang.

Meskipun, sambungnya, sebelum resmi didaftarkan ke KPU RI pada saatnya nanti sebagai capres yang diusung oleh gabungan partai politik (koalisi), Anies masih belum aman sepenuhnya. Sebab, dinamika politik masih berjalan cukup dinamis menjelang Pilpres 2024.

“Jadi, ini juga belum tentu Anies bisa nyapres, karena bisa jadi nanti ketika di daftarkan ke KPU ada yang menarik diri cabut dukungan kan?” pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya