Berita

Ketua PW DMI Maluku Utara, Muchsin bin Saleh/Ist

Politik

Demi Marwah, DMI Maluku Utara Minta Muktamar VIII Segera Digelar

SABTU, 25 MARET 2023 | 03:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Muktamar ke-VIII Dewan Masjid Indonesia, seyogyanya dilaksanakan pada bulan Juli atau maksimal November 2023. Hal ini, setelah mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) DMI Maluku Utara, Muchsin bin Saleh mengatakan, pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar 6 Maret 2023, sebetulnya ada harapan pengurus wilayah akan dibahas klausul-klausul yang menyangkut dengan Muktamar akan dihelat pada tahun ini.

"Tapi ternyata, telah diputuskan bahwa Muktamar ditunda kembali setelah Pilpres 2024," ujar Muchsin dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3).


Dikatakan Muchsin lagi, pelaksanaan Muktamar VIII semata untuk menjaga marwah organisasi. Di mana, periode Pengurus Pusat DMI saat ini, sudah berakhir pada November 2022.

"Kita menyadari sebenarnya dorongan muktamar untuk menyelamatkan PP dan PW serta ortom di bawahnya, agar legitimasinya itu semakin baik pada sisi pijakan fardhu'ain," tuturnya.

Dalam kondisi saat ini, lanjutnya, tidak ada alasan menunda Muktamar VIII sampai setelah Pilpres 2024 seperti diputuskan Rapimnas. Pasalnya, sudah banyak organisasi menggelar kongres atau muktamar tanpa kendala apapun.

"Hampir sebagian besar organisasi nasional regional itu telah Muktamar sebelum Pilpres. Ditundanya Muktamar tersebut secara logika tidak bisa diterima," terangnya.

Muchsin berharap dan yakin bahwa Muktamar dapat diselenggarakan di tahun 2023, jika PP DMI memahami situasi dan kondisi DMI di wilayah.

"Sehingga, oleh saya pribadi mengharapkan kearifan dan pemikiran yang jernih. Agar supaya PP itu sesegera mungkin melaksanakan Muktamar dan tunduk pada kitab sucinya yaitu AD/ART," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya