Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Kritik BEM UI dengan Meme Wajah Puan, Tidak Akan Terjadi Jika Aspirasi Publik Didengarkan

SABTU, 25 MARET 2023 | 00:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meme bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus yang dikeluarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), tidak akan terjadi jika pemerintah dan DPR mendengarkan dan merespon aspirasi publik terkait Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, apa yang disampaikan BEM UI melalui meme adalah salah satu bentuk agent social of control mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR saat ini.

"Bentuk aspirasi dan peran serta mahasiswa dapat dilakukan dengan hal apapun. Termasuk apabila mencapai puncak kebuntuan peran serta yang diperjuangkan. Maka menurut saya hal yang biasa bagi mahasiswa memberikan kritikan yang demikian," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/3).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, hal tersebut sebagai bagian dari kebuntuan berpikir mahasiswa dalam mengungkapkan aspirasinya selama ini. Di mana, tidak ada jalan keluar yang baik dalam memberikan aspirasi, berakibat terhadap munculnya meme-meme yang dapat menghancurkan citra pemerintah di mata publik.

"Kalau saja aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik, dan UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi publik untuk turut andil dalam memberikan masukan kepada pemerintah, maka tidak mungkin akan terjadi meme-meme yang dikeluarkan oleh BEM UI," katanya.

Untuk itu, Saiful meminta agar pemerintah dan DPR agar tidak hanya melihat meme yang muncul saat ini, akan tetapi perjuangan kebuntuan publik dalam mengaspirasikan keinginan yang tidak direspon dengan baik.

"Namun nyatanya hal tersebut tidak mendapatkan ruang yang jelas, sehingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa mahasiswa mengeluarkan meme-meme sebagai salah satu bentuk perlawanan di ruang-ruang publik," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya