Berita

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal/Repro

Politik

5 Juta Buruh Akan Mogok Nasional Tolak UU Cipta Kerja, Said Iqbal: Perusahaan Tak Boleh Melarang

JUMAT, 24 MARET 2023 | 16:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aksi mogok nasional akan dilakukan kaum buruh sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya. Aksi ini akan diikuti oleh jutaan buruh di seluruh Indonesia.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuturkan, aksi ini akan dilakukan antara Juli dan Agustus dengan melibatkan 5 juta buruh dari 38 provinsi yang meliputi 100 ribu pabrik.

"Mogok nasional ini akan meluas seperti di Prancis yang menolak reformasi jaminan pensiun," kata Iqbal saat jumpa pers secara virtual, Jumat (24/3).


Said Iqbal menjelaskan, aksi mogok ini didasarkan pada UU No 21/2000 tentang serikat buruh dan UU No 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

"Mogok Nasional ini bukan mogok kerja seperti didengungkan Apindo  (Asosiasi Pengusaha Indonesia)," tegas Iqbal.

Dijelaskan Said, dalam aksi mogok nasional ini, para buruh akan setop produksi. Sedangkan kalau mogok kerja, serikat buruh melakukan perundingan dengan perusahaan.

Nantinya, sebagian buruh akan melakukan aksi di Istana Negara dan DPR RI. Sebagian lainnya menggeruduk kantor-kantor pemerintahan, dan sisanya akan gelar aksi di depan gerbang pabrik masing-masing.

"Jadi perusahaan tidak boleh melarang, karena buruh menggunakan undang-undang yaitu aksi untuk keluar pabrik. Cuma kali ini bukan perwakilan tapi total seluruh buruh berhenti produksi," demikian Said Iqbal.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya