Berita

Masyarakat saat berburu pakaian bekas alias thrifting/Net

Politik

Bukan Pedagang, Pemerintah Harusnya Tindak Importir Baju Bekas

KAMIS, 23 MARET 2023 | 23:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan pemerintah melarang penjualan pakaian bekas impor alias thrifting menimbulkan pro kontra. Pasalnya, impor pakaian bekas merupakan isu yang terjadi sejak lama.

Namun, fenomena ini seolah tak kunjung berakhir akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah. Alhasil, barang-barang impor ilegal tadi dapat leluasa beredar dan tentu tanpa pajak.

Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, berharap pemerintah memberikan solusi terbaik agar para penjual baju bekas bisa mencari nafkah kembali.


"Importirnya yang ditindak bukan para pedagangnya yang hanya mencari sesuap nasi yang dikejar-kejar. Kasihan mereka dan keluarganya," kata Irwandi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/3).

Bacaleg PAN dapil Jakarta Pusat ini. mengatakan, selama puluhan tahun, ribuan pedagang Pasar Senen berjualan baju bekas impor tanpa kendala apapun.

"Baju bekas impor banyak diminati masyarakat, karena dengan harga murah bisa membeli barang bagus yang bermerek terkenal," ungkapnya.

Ketua DPW Induk Keluarga Minangkabau (IKM) DKI Jakarta ini menambahkan, baju bekas impor tak cuma diburu masyarakat kelas menengah bawah, namun juga golongan berpunya.

"Malahan memburu baju bekas telah menjadi tren," pungkasnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya