Berita

Masyarakat saat berburu pakaian bekas alias thrifting/Net

Politik

Bukan Pedagang, Pemerintah Harusnya Tindak Importir Baju Bekas

KAMIS, 23 MARET 2023 | 23:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan pemerintah melarang penjualan pakaian bekas impor alias thrifting menimbulkan pro kontra. Pasalnya, impor pakaian bekas merupakan isu yang terjadi sejak lama.

Namun, fenomena ini seolah tak kunjung berakhir akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah. Alhasil, barang-barang impor ilegal tadi dapat leluasa beredar dan tentu tanpa pajak.

Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, berharap pemerintah memberikan solusi terbaik agar para penjual baju bekas bisa mencari nafkah kembali.


"Importirnya yang ditindak bukan para pedagangnya yang hanya mencari sesuap nasi yang dikejar-kejar. Kasihan mereka dan keluarganya," kata Irwandi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/3).

Bacaleg PAN dapil Jakarta Pusat ini. mengatakan, selama puluhan tahun, ribuan pedagang Pasar Senen berjualan baju bekas impor tanpa kendala apapun.

"Baju bekas impor banyak diminati masyarakat, karena dengan harga murah bisa membeli barang bagus yang bermerek terkenal," ungkapnya.

Ketua DPW Induk Keluarga Minangkabau (IKM) DKI Jakarta ini menambahkan, baju bekas impor tak cuma diburu masyarakat kelas menengah bawah, namun juga golongan berpunya.

"Malahan memburu baju bekas telah menjadi tren," pungkasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya