Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule/Net

Politik

Arteria Ingatkan Kerahasiaan TPPU, Iwan Sumule: Mahfud MD yang Pertama Bocorkan ke Publik

KAMIS, 23 MARET 2023 | 17:32 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ternyata, semua orang termasuk pejabat negara berkewajiban untuk merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Fakta tersebut, menjadi pembahasan hangat publik setelah diutarakan anggota Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan.

Arteria Dahlan menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 UU 8/2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).


"Setiap orang, itu termasuk juga menteri, termasuk juga menko (menteri koordinator), ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut," ucap Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja (Raker) antara PPATK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/3).

Pernyataan Arteria itu menjadi menarik, jika dikaitkan dengan kejadian sebelumnya. Yakni, ketika Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, yang menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.

Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule, apa yang disampaikan Arteria Dahlan memang benar, semua berkewajiban merahasiakan dokumen TPPU.

Tetapi, katanya, Arteria harus ingat, yang pertama menyampaikan dugaan TPPU besar itu adalah Mahfud MD, seorang Menko di Kabinet Indonesia Maju.

"Pak @mohmahfudmd yang pertama mengungkap dan bocorkan ke publik," kata Iwan dalam cuitan di Twitter, Kamis (23/3).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya