Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net

Dunia

Pertahankan RUU Reformasi Pensiun, Macron Mengaku Siap Tidak Populer Demi Negara

KAMIS, 23 MARET 2023 | 08:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Meskipun sudah mendapat banyak penentangan, Presiden Prancis Emmanuel Macron tetap mempertahankan keputusannya untuk mendukung undang-undang reformasi pensiun yang kontroversial.

Hal itu diungkapkan Macron dalam pidato publik pertamanya pada Rabu (22/3), sejak mendorong langkah itu tanpa persetujuan anggota parlemen. Dia mengatakan langkah itu telah ditunda terlalu lama oleh para pendahulunya.

Dalam pernyataannya, Macron bersikukuh pada keputusan untuk meningkatkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun, menegaskan satu-satunya kesalahan yang dia buat adalah gagal meyakinkan orang tentang manfaatnya.


“Saat saya mulai bekerja, ada sepuluh juta pensiunan; hari ini ada 17 juta, dan tahun 2030 akan ada 20 juta,” kata Macron, dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari AFP, Kamis (23/3).

"Apakah menurutmu kita bisa melanjutkan dengan aturan yang sama?" tanyanya.

Dalam pernyataannya Macron juga sempat mengkritik para pendahulunya yang menunda undang-undang tersebut.

“Apakah menurut Anda saya menikmati melakukan reformasi ini? Tidak,” kata Macron.

Ia mengungkapkan, tidak banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan neraca. Reformasi yang usungnya itu  bukanlah kemewahan atau kesenangan, menurutnya, melainkan kebutuhan negara.

Macron pun pasrah jika langkahnya membuat banyak orang tidak menyukainya lagi.

"Jika saya harus memikul ketidakpopuleran hari ini, saya memikulnya," tegas Macron.

Macron juga menepis tuduhan lawan-lawannya yang mengatakan bahwa dia tidak demokratis karena mendorong undang-undang tanpa persetujuan penuh parlemen, menggunakan Pasal 49.3 konstitusi Prancis.

Sebaliknya, dia menuduh pengunjuk rasa yang sebenarnya tidak demokratis, mengecam kerusuhan hebat yang mencengkeram negara. Namun demikian, dia mengungkapkan rasa hormat untuk serikat buruh yang mempertahankan sudut pandang mereka.

“Ketika kelompok, seperti yang mereka lakukan minggu ini, menggunakan kekerasan tanpa aturan apa pun karena mereka tidak senang dengan sesuatu, maka itu bukan lagi demokrasi,” kata Macron.

Aksi protes pecah di ibu kota Prancis ketika Senat meloloskan RUU reformasi pensiun, menyebabkan gangguan pada keamanan publik serta tutupnya akses transportasi dengan banyak buruh bergabung dalam mogok massal.

Pemogokan juga berdampak pada kebersihan kota, di mana para petugas kebersihan tidak lagi mengangkut kantong-kantong sampah, hingga tumpukkannya melebihi dua meter di sepanjang jalan-jalan ibu kota.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya