Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Ist

Politik

Agar Tak Dibilang Sebar Hoax, Mega Harus Laporkan Capres yang Kumpulkan Uang dari Korupsi

KAMIS, 23 MARET 2023 | 07:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, harus melaporkan calon presiden (Capres) yang disebutnya mengumpulkan uang dari korupsi. Jika tidak, dia bisa dianggap menyebar hoax.

"Megawati sindir Capres kumpulkan uang dari korupsi. Kok bilang begitu? Berarti dia tahu dong Capres tersebut. Kalau tahu ada Capres kumpulkan uang dari korupsi, ya harus lapor," tegas Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, via pesan singkat, Kamis (23/3).

Bila tidak, sambung Muslim, Megawati dianggap melindungi Capres korupsi itu.


"Tidak cukup hanya dengan bikin opini di publik, Megawati harus melapor ke aparat penegak hukum. Kalau tidak, dia bisa dianggap menyebar hoax," pungkasnya.

Sebelumnya, pada peringatan 9 Tahun UU Desa, di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3), Megawati meminta masyarakat tidak terbawa arus dalam mencari sosok calon presiden di 2024.

"Jangan terprovokasi. Ini ibu bilang banget," katanya.

Selanjutnya dia mengaku melihat ada sosok yang ingin memimpin Indonesia, tapi menempuh jalan kurang elok, misalnya mengumpulkan uang dengan cara yang dilarang, alias korupsi.

Mega juga menambahkan, banyak orang yang jadi informannya, memberi informasi mengenai hal-hal mencurigakan seseorang yang ingin jadi pemimpin, tapi dari jalur yang tidak dibenarkan.

"Nah, hati-hati lho, saya sudah ngomong lho, terbuka lho. Banyak orang yang nggak berani ngomong kayak saya begini, ya karena saya tahu, apa yang akan diperbuat, karena diam-diam banyak yang nyayangin saya lho, jadi mereka mau lho, jadi mata saya, telinga saya," pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya