Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Ist

Politik

Agar Tak Dibilang Sebar Hoax, Mega Harus Laporkan Capres yang Kumpulkan Uang dari Korupsi

KAMIS, 23 MARET 2023 | 07:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, harus melaporkan calon presiden (Capres) yang disebutnya mengumpulkan uang dari korupsi. Jika tidak, dia bisa dianggap menyebar hoax.

"Megawati sindir Capres kumpulkan uang dari korupsi. Kok bilang begitu? Berarti dia tahu dong Capres tersebut. Kalau tahu ada Capres kumpulkan uang dari korupsi, ya harus lapor," tegas Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, via pesan singkat, Kamis (23/3).

Bila tidak, sambung Muslim, Megawati dianggap melindungi Capres korupsi itu.


"Tidak cukup hanya dengan bikin opini di publik, Megawati harus melapor ke aparat penegak hukum. Kalau tidak, dia bisa dianggap menyebar hoax," pungkasnya.

Sebelumnya, pada peringatan 9 Tahun UU Desa, di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3), Megawati meminta masyarakat tidak terbawa arus dalam mencari sosok calon presiden di 2024.

"Jangan terprovokasi. Ini ibu bilang banget," katanya.

Selanjutnya dia mengaku melihat ada sosok yang ingin memimpin Indonesia, tapi menempuh jalan kurang elok, misalnya mengumpulkan uang dengan cara yang dilarang, alias korupsi.

Mega juga menambahkan, banyak orang yang jadi informannya, memberi informasi mengenai hal-hal mencurigakan seseorang yang ingin jadi pemimpin, tapi dari jalur yang tidak dibenarkan.

"Nah, hati-hati lho, saya sudah ngomong lho, terbuka lho. Banyak orang yang nggak berani ngomong kayak saya begini, ya karena saya tahu, apa yang akan diperbuat, karena diam-diam banyak yang nyayangin saya lho, jadi mereka mau lho, jadi mata saya, telinga saya," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya