Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Net

Politik

Siaga 98: Sudah Saatnya KPK Usut Pejabat yang Tak Lapor LHKPN

KAMIS, 23 MARET 2023 | 01:28 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Koordinator simpul aktivis angkatan 98 (Siaga 98) Hasanuddin menilai bahwa saat ini KPK sudah waktunya mengambil langkah penyelidikan untuk mengusut para pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN.

“Selain tak taat aturan. Tak lapor LHKPN adalah bukti penyelenggara negara tersebut tak beritikat baik dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/2).

Ia menilai, pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN patut diusut, sebab motif untuk menyembunyikan dan hartanya tak ingin diketahui jelas menimbulkan kecurigaan. Meskipun para pejabat ini bisa berlindung karena belum ada aturan hukum bagi mereka yang tak patuh dalam melaporkan harta kekayaanya.

“Motifnya, jelas, takut ditindak, dan sebab itu tak lapor, dengan berlindung dibalik argumen tak lapor tak bisa dipidana,” ujar dia.

Menurut Hasanuddin, klarifikasi dan penyelidikan jangan hanya dibatasi kepada para pejabat yang tak lapor LHKPN.

“KPK segera mengumumnkan penyelenggara negara yang tak lapor LHKPN. Khususnya dilingkup penegak hukum,” demikian Hasanuddin.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mendapat sorotan usai istrinya bergaya hidup mewah alias hedon. Tak cuma itu, ternyata Agus sebagai penyelenggara negara tidak melapor LHKPN sejak enam tahun terakhir.

Hal ini dapat diketahui melalui laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) elhkpn.kpk.go.id. Agus Andrianto diketahui sudah tak pernah melaporkan harta kekayaan yang ia dapat sejak 30 November 2016.

Menurut laman KPK tersebut, laporan harta kekayaan Agus terakhir kali dilaporkan saat menjabat Kepala Bagian Pengendalian Operasi Polda Sumatera Selatan sebesar Rp 1,6 miliar.

Sementara harta kekayaan tertinggi Agus yang pernah ia laporkan sebesar Rp 2,7 miliar pada tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2018 dan seterusnya sudah tak pernah lagi dilaporkan ke KPK.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya