Berita

Ketum DPP Garpu, Pietra Machreza Paloh/Ist

Politik

Garpu: Impor Baju Bekas Timbulkan Banyak Masalah

RABU, 22 MARET 2023 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN


Langkah pemerintah melarang impor baju bekas mendapat apresiasi Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu), salah satu sayap organisasi Partai Nasdem.

"Pemerintah melarang impor baju bekas sudah tepat, karena menimbulkan masalah baru, seperti penyakit menular yang disebabkan baju bekas pakai karena disimpan berminggu-minggu di perjalan," kata Ketua Umum DPP Garpu, Pietra Machreza Paloh, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/3).

Alasan berikutnya, kata dia, impor baju bekas merusak persaingan harga industri dalam negeri. Pasalnya masyarakat cenderung ingin mencari harga miring, tapi merek luar negeri.

Alasan berikutnya, kata dia, impor baju bekas merusak persaingan harga industri dalam negeri. Pasalnya masyarakat cenderung ingin mencari harga miring, tapi merek luar negeri.

Impor baju bekas, sambung dia lagi, juga menghambat masuknya devisa negara. Parahnya, Indonesia akan dicap sebagai negara penampung barang bekas pakai dan barang limbah, sehingga merusak citra dan alam Indonesia.

"Seharusnya produk dalam negeri digalakkan dan dipromosikan, agar bisa ekspor dan bersaing dengan brand luar, sekaligus dicintai bangsa sendiri," tegas Pietra.

Seperti diketahui, pemerintah memperketat larangan jual-beli pakaian bekas impor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya