Berita

Ketum DPP Garpu, Pietra Machreza Paloh/Ist

Politik

Garpu: Impor Baju Bekas Timbulkan Banyak Masalah

RABU, 22 MARET 2023 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN


Langkah pemerintah melarang impor baju bekas mendapat apresiasi Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu), salah satu sayap organisasi Partai Nasdem.

"Pemerintah melarang impor baju bekas sudah tepat, karena menimbulkan masalah baru, seperti penyakit menular yang disebabkan baju bekas pakai karena disimpan berminggu-minggu di perjalan," kata Ketua Umum DPP Garpu, Pietra Machreza Paloh, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/3).

Alasan berikutnya, kata dia, impor baju bekas merusak persaingan harga industri dalam negeri. Pasalnya masyarakat cenderung ingin mencari harga miring, tapi merek luar negeri.

Alasan berikutnya, kata dia, impor baju bekas merusak persaingan harga industri dalam negeri. Pasalnya masyarakat cenderung ingin mencari harga miring, tapi merek luar negeri.

Impor baju bekas, sambung dia lagi, juga menghambat masuknya devisa negara. Parahnya, Indonesia akan dicap sebagai negara penampung barang bekas pakai dan barang limbah, sehingga merusak citra dan alam Indonesia.

"Seharusnya produk dalam negeri digalakkan dan dipromosikan, agar bisa ekspor dan bersaing dengan brand luar, sekaligus dicintai bangsa sendiri," tegas Pietra.

Seperti diketahui, pemerintah memperketat larangan jual-beli pakaian bekas impor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya