Sikap Presiden Tak Jelas, DPR Bakal Bentuk Pansus Transaksi Janggal

Temuan transaksi janggal Rp300 triliun lebih di lingkungan Kementerian Keuangan mendorong Komisi III DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus), untuk dilakukan penyelidikan komprehensif.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, menuturkan, parlemen perlu membentuk Pansus, lantaran Kemenkeu merupakan departemen vital bagi negara, sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan APBN.

"Persoalan ini harus kita Pansuskan. Sehingga pertanggungjawaban tidak menguap seperti sekarang ini," kata Desmond, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/3).

Menurutnya, temuan itu seolah menguap, karena tidak ada tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo untuk mendalami biang kerok kebocoran uang negara yang dilakukan oknum di Kemenkeu.

"Kenapa menguap? karena tidak ada tindakan apa-apa dari presiden. Harapannya ada tindakan yang cukup dari presiden, untuk menjaga kepercayaan publik, bahwa sumber pendapatan negara tidak bisa dipercaya hari ini," ujarnya.

Karenanya dia memberi perhatian penuh pada temuan transaksi janggal ratusan triliun itu, dengan mengusulkan membentuk Pansus dari Komisi III DPR RI.

"DPR harus membentuk Pansus. Rapat-rapat ke depan harus membahas itu, kalau tidak jelas, maka kita Pansus kan, karena APBN banyak bersumber dari pendapatan negara pajak dan cukai," demikian Desmond.