Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra beserta istri usai jalani pemeriksaan KPK/RMOL
Istri Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra, Vidya Piscarista meluruskan informasi yang beredar di media sosial soal harga barang-barang yang dikenakannya.
Hal itu disampaikan langsung Vidya usai mendampingi Sudarman yang diperiksa terkait klarifikasi harta kekayaan yang tercantum di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).
"Jadi yang di media sosial itu nggak benar ya harga-harga," ujar Vidya kepada wartawan, Selasa malam (21/3).
Harga-harga yang dimaksud Vidya adalah terkait harga barang-barang yang dikenakannya yang menjadi sorotan warganet.
Sementara itu, Sudarman mengaku telah menyampaikan semua data dan fakta kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK dalam klarifikasi hari ini.
"Semua data dan fakta sudah saya sampaikan ke pihak LHKPN KPK. Saya ucapkan terima kasih, mereka sudah bekerja profesional," kata Sudarman.
Terkait klarifikasi ini, Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK mendalami asal-usul dan perolehan harta ataupun aset Sudarman sebagaimana disampaikan dalam LHKPN.
"Apakah sudah sesuai antara faktual harta yang dimiliki dengan yang dilaporkan. Klarifikasi LHKPN merupakan rangkaian proses untuk memastikan kepatuhan dan kebenaran pelaporan LHKPN para penyelenggara negara," kata Ali.
Harta kekayaan Sudarman yang tercantum dalam LHKPN periode 2021 sebesar Rp 14.765.037.598 (Rp 14,7 miliar). Harta kekayaan itu telah dilaporkan ke KPK pada 29 Maret 2022.
KPK sendiri telah melakukan klarifikasi terhadap pejabat lainnya yang gaya hidup istri dan keluarga maupun adanya peningkatan harta kekayaan menjadi sorotan publik di media sosial.
Selain Sudarman, sebanyak empat pejabat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menjalani klarifikasi terkait harta kekayaan. Mereka adalah, mantan pegawai Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro.
Untuk Rafael Alun, KPK telah menaikkan ke tahap penyelidikan terkait dugaan ketidakwajaran harta kekayaan.
Selain itu, Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro juga telah menjalani klarifikasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK lantaran gaya hidup mewah istrinya disorot publik.
