Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Abdul Aziz/Ist

Politik

Politikus PKS: Pengesahan Perppu Ciptaker Lecehkan Lembaga Negara

SELASA, 21 MARET 2023 | 15:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR RI mendapat kritik keras dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdul Aziz, banyak pakar hukum yang menyatakan UU Ciptaker belum dibahas secara matang. Bahkan UU Ciptaker ini juga sudah dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mensahkan UU tersebut sama saja dengan melecehkan lembaga negara MK dan melecehkan pendapat ahli-ahli hukum," kata Abdul Aziz saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/3).


Mantan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu pun mendesak DPR RI untuk mendengarkan suara rakyat dan tidak terburu-buru dalam memutuskan.

"Bila DPR tidak mendengar suara rakyat maka saya khawatir rakyat akan mencari keadilan sendiri di jalanan," tegas Abdul Aziz.

Pengesahan Perppu Ciptaker diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

Pada pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU, dua fraksi DPR menyatakan penolakannya. Yaitu Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara 7 fraksi lain menyatakan setuju. Yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasdem.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya