Berita

Mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton/Net

Dunia

Politikus Senior AS John Bolton Sebut Perintah Penangkapan Putin oleh ICC Tidak Sah

SELASA, 21 MARET 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dikeluarkannya surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) ditanggapi dingin mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton.

Berbicara kepada Sky News pada Senin (20/3), Bolton menentang keputusan ICC dan menyebut pengadilan itu pada dasarnya tidak sah.

“Selama bertahun-tahun saya percaya bahwa Pengadilan Kriminal Internasional pada dasarnya tidak sah,” kata Bolton, menambahkan bahwa surat perintah penangkapan untuk Putin adalah bukan sesuatu yang harus didukung Amerika Serikat.


“Itu institusi yang sangat berbahaya,” lanjutnya.  

Perintah penangkapan Putin adalah pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam ruang hampa tanpa kerangka konstitusional, menurutnya.

Kamar pra-sidang ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova pada Jumat (17/3), mendakwa keduanya terlibat kasus deportasi tidak sah anak-anak dari daerah pendudukan Ukraina. Tuduhan tersebut merujuk pada upaya Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari wilayah Donbass yang sebagian besar berbahasa Rusia.

Baik AS maupun Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Berbicara kepada wartawan pada Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa dia yakin surat perintah penangkapan itu dibenarkan, meskipun mengakui bahwa AS tidak mengakui adanya pengadilan tersebut.

Selain memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat tinggi ICC pada tahun 2020, AS juga mempertahankan 'Undang-Undang Invasi Den Haag', yang memberikan izin kepada militernya untuk menyerang Belanda jika ada warga AS yang ditahan di pengadilan tersebut.

Saat menjabat wakil menteri luar negeri di era George W. Bush, Bolton menandatangani surat resmi yang menarik AS dari yurisdiksinya pada tahun 2002. Ketika menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Donald Trump, dia mengancam sanksi dan siapa pun yang bekerja sama dengan penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan.

Dalam pernyataan Senin, Bolton juga berpendapat bahwa dakwaan terhadap Putin dapat menghambat pembicaraan damai di Ukraina.

“Jika Anda ingin negosiasi berlangsung, apakah menurut Anda surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin membuatnya lebih mungkin atau lebih kecil kemungkinannya dia akan bernegosiasi?” tanyanya kepada Kay Burley dari Sky.

Sepanjang karir politiknya, Bolton menyerukan perubahan rezim atau aksi militer di Irak, Iran, Afghanistan, Libya, Korea Utara, Venezuela, dan Rusia. Musim panas lalu, dia mengaku kepada CNN bahwa dia telah membantu merencanakan kudeta di seluruh dunia.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ijazah Gibran Jadi Bom Waktu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 02:03

Danantara Gelontorkan Rp4,4 Triliun untuk Masuk Bisnis Migas AS

Rabu, 07 Oktober 2026 | 01:31

PIP dan KIP Kuliah Tak Boleh Lagi Salah Sasaran

Rabu, 07 Oktober 2026 | 01:21

Jangan Korbankan Konektivitas Antar Pulau Gegara Kebijakan Panik

Rabu, 07 Oktober 2026 | 01:09

Inilah Beda FIFA ASEAN Cup dan Piala AFF

Rabu, 07 Oktober 2026 | 00:34

Ahmad Doli Soroti Dugaan Bullying Bocah SD di Pemalang: Mukanya Lucu-lucu, tapi Berstatus Pembunuh

Rabu, 07 Oktober 2026 | 00:21

Gibran Tak Punya Ijazah SMA, Said Didu: Pemakzulan Bisa Lewat Proses Politik

Rabu, 07 Oktober 2026 | 00:04

Danantara Penetrasi ke Ekosistem Aviasi Timur Tengah

Selasa, 06 Oktober 2026 | 23:43

34 JPU Disiapkan Hadapi Sidang TPPU Febrie Adriansyah

Selasa, 06 Oktober 2026 | 23:20

Juara Setelah 35 Tahun Menunggu

Selasa, 06 Oktober 2026 | 23:01

Selengkapnya