Berita

Mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton/Net

Dunia

Politikus Senior AS John Bolton Sebut Perintah Penangkapan Putin oleh ICC Tidak Sah

SELASA, 21 MARET 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dikeluarkannya surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) ditanggapi dingin mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton.

Berbicara kepada Sky News pada Senin (20/3), Bolton menentang keputusan ICC dan menyebut pengadilan itu pada dasarnya tidak sah.

“Selama bertahun-tahun saya percaya bahwa Pengadilan Kriminal Internasional pada dasarnya tidak sah,” kata Bolton, menambahkan bahwa surat perintah penangkapan untuk Putin adalah bukan sesuatu yang harus didukung Amerika Serikat.

“Itu institusi yang sangat berbahaya,” lanjutnya.  

Perintah penangkapan Putin adalah pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam ruang hampa tanpa kerangka konstitusional, menurutnya.

Kamar pra-sidang ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova pada Jumat (17/3), mendakwa keduanya terlibat kasus deportasi tidak sah anak-anak dari daerah pendudukan Ukraina. Tuduhan tersebut merujuk pada upaya Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari wilayah Donbass yang sebagian besar berbahasa Rusia.

Baik AS maupun Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Berbicara kepada wartawan pada Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa dia yakin surat perintah penangkapan itu dibenarkan, meskipun mengakui bahwa AS tidak mengakui adanya pengadilan tersebut.

Selain memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat tinggi ICC pada tahun 2020, AS juga mempertahankan 'Undang-Undang Invasi Den Haag', yang memberikan izin kepada militernya untuk menyerang Belanda jika ada warga AS yang ditahan di pengadilan tersebut.

Saat menjabat wakil menteri luar negeri di era George W. Bush, Bolton menandatangani surat resmi yang menarik AS dari yurisdiksinya pada tahun 2002. Ketika menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Donald Trump, dia mengancam sanksi dan siapa pun yang bekerja sama dengan penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan.

Dalam pernyataan Senin, Bolton juga berpendapat bahwa dakwaan terhadap Putin dapat menghambat pembicaraan damai di Ukraina.

“Jika Anda ingin negosiasi berlangsung, apakah menurut Anda surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin membuatnya lebih mungkin atau lebih kecil kemungkinannya dia akan bernegosiasi?” tanyanya kepada Kay Burley dari Sky.

Sepanjang karir politiknya, Bolton menyerukan perubahan rezim atau aksi militer di Irak, Iran, Afghanistan, Libya, Korea Utara, Venezuela, dan Rusia. Musim panas lalu, dia mengaku kepada CNN bahwa dia telah membantu merencanakan kudeta di seluruh dunia.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

CASN jadi Korban Ketidakpastian Menteri PANRB

Kamis, 13 Maret 2025 | 09:33

Sore Ini Prabowo Gelar Diskusi Panel Bareng Pimpinan Perguruan Tinggi

Kamis, 13 Maret 2025 | 09:28

Pasar Masih Tegang, Yen dan Euro Tertekan oleh Dolar AS

Kamis, 13 Maret 2025 | 09:21

Hendrik PH, Teman Seangkatan Teddy Masih Berpangkat Kapten

Kamis, 13 Maret 2025 | 09:14

Emas Spot Berkilau di Tengah Ketidakpastian Tarif

Kamis, 13 Maret 2025 | 09:07

Kegiatan di Vihara Kencana Langgar SKB Dua Menteri dan Perda Tibum

Kamis, 13 Maret 2025 | 08:56

Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi Sama-sama Terima Hibah Rp8 Miliar

Kamis, 13 Maret 2025 | 08:28

Febri Diansyah Harus Jaga Etika saat Bela Hasto

Kamis, 13 Maret 2025 | 08:10

Kapolri Mutasi 1.255 Pati-Pamen, 10 Polwan Jabat Kapolres

Kamis, 13 Maret 2025 | 07:59

10 Kapolda Diganti, Siapa Saja?

Kamis, 13 Maret 2025 | 07:47

Selengkapnya