Berita

Mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton/Net

Dunia

Politikus Senior AS John Bolton Sebut Perintah Penangkapan Putin oleh ICC Tidak Sah

SELASA, 21 MARET 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dikeluarkannya surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) ditanggapi dingin mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton.

Berbicara kepada Sky News pada Senin (20/3), Bolton menentang keputusan ICC dan menyebut pengadilan itu pada dasarnya tidak sah.

“Selama bertahun-tahun saya percaya bahwa Pengadilan Kriminal Internasional pada dasarnya tidak sah,” kata Bolton, menambahkan bahwa surat perintah penangkapan untuk Putin adalah bukan sesuatu yang harus didukung Amerika Serikat.


“Itu institusi yang sangat berbahaya,” lanjutnya.  

Perintah penangkapan Putin adalah pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam ruang hampa tanpa kerangka konstitusional, menurutnya.

Kamar pra-sidang ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova pada Jumat (17/3), mendakwa keduanya terlibat kasus deportasi tidak sah anak-anak dari daerah pendudukan Ukraina. Tuduhan tersebut merujuk pada upaya Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari wilayah Donbass yang sebagian besar berbahasa Rusia.

Baik AS maupun Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Berbicara kepada wartawan pada Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa dia yakin surat perintah penangkapan itu dibenarkan, meskipun mengakui bahwa AS tidak mengakui adanya pengadilan tersebut.

Selain memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat tinggi ICC pada tahun 2020, AS juga mempertahankan 'Undang-Undang Invasi Den Haag', yang memberikan izin kepada militernya untuk menyerang Belanda jika ada warga AS yang ditahan di pengadilan tersebut.

Saat menjabat wakil menteri luar negeri di era George W. Bush, Bolton menandatangani surat resmi yang menarik AS dari yurisdiksinya pada tahun 2002. Ketika menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Donald Trump, dia mengancam sanksi dan siapa pun yang bekerja sama dengan penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan.

Dalam pernyataan Senin, Bolton juga berpendapat bahwa dakwaan terhadap Putin dapat menghambat pembicaraan damai di Ukraina.

“Jika Anda ingin negosiasi berlangsung, apakah menurut Anda surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin membuatnya lebih mungkin atau lebih kecil kemungkinannya dia akan bernegosiasi?” tanyanya kepada Kay Burley dari Sky.

Sepanjang karir politiknya, Bolton menyerukan perubahan rezim atau aksi militer di Irak, Iran, Afghanistan, Libya, Korea Utara, Venezuela, dan Rusia. Musim panas lalu, dia mengaku kepada CNN bahwa dia telah membantu merencanakan kudeta di seluruh dunia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya