Berita

Mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton/Net

Dunia

Politikus Senior AS John Bolton Sebut Perintah Penangkapan Putin oleh ICC Tidak Sah

SELASA, 21 MARET 2023 | 14:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dikeluarkannya surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) ditanggapi dingin mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton.

Berbicara kepada Sky News pada Senin (20/3), Bolton menentang keputusan ICC dan menyebut pengadilan itu pada dasarnya tidak sah.

“Selama bertahun-tahun saya percaya bahwa Pengadilan Kriminal Internasional pada dasarnya tidak sah,” kata Bolton, menambahkan bahwa surat perintah penangkapan untuk Putin adalah bukan sesuatu yang harus didukung Amerika Serikat.


“Itu institusi yang sangat berbahaya,” lanjutnya.  

Perintah penangkapan Putin adalah pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam ruang hampa tanpa kerangka konstitusional, menurutnya.

Kamar pra-sidang ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova pada Jumat (17/3), mendakwa keduanya terlibat kasus deportasi tidak sah anak-anak dari daerah pendudukan Ukraina. Tuduhan tersebut merujuk pada upaya Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari wilayah Donbass yang sebagian besar berbahasa Rusia.

Baik AS maupun Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Berbicara kepada wartawan pada Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa dia yakin surat perintah penangkapan itu dibenarkan, meskipun mengakui bahwa AS tidak mengakui adanya pengadilan tersebut.

Selain memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat tinggi ICC pada tahun 2020, AS juga mempertahankan 'Undang-Undang Invasi Den Haag', yang memberikan izin kepada militernya untuk menyerang Belanda jika ada warga AS yang ditahan di pengadilan tersebut.

Saat menjabat wakil menteri luar negeri di era George W. Bush, Bolton menandatangani surat resmi yang menarik AS dari yurisdiksinya pada tahun 2002. Ketika menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Donald Trump, dia mengancam sanksi dan siapa pun yang bekerja sama dengan penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan.

Dalam pernyataan Senin, Bolton juga berpendapat bahwa dakwaan terhadap Putin dapat menghambat pembicaraan damai di Ukraina.

“Jika Anda ingin negosiasi berlangsung, apakah menurut Anda surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin membuatnya lebih mungkin atau lebih kecil kemungkinannya dia akan bernegosiasi?” tanyanya kepada Kay Burley dari Sky.

Sepanjang karir politiknya, Bolton menyerukan perubahan rezim atau aksi militer di Irak, Iran, Afghanistan, Libya, Korea Utara, Venezuela, dan Rusia. Musim panas lalu, dia mengaku kepada CNN bahwa dia telah membantu merencanakan kudeta di seluruh dunia.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Menhub Prioritas Program dan Anggaran untuk Tingkatkan Keselamatan Transportasi

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:51

DPR Yakin Potongan Aplikasi 8 Persen Bikin Driver Makin Sejahtera

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:48

Kuasa Hukum Pertanyakan Status Tersangka Raudi Akmal

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:25

Nasib Ribuan Pekerja Moker Freeport Diadukan ke Kementerian HAM

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:09

Gus Yaqut Dibantarkan ke Rumah Sakit Polri

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:58

Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Penguatan Perbatasan Indonesia di Siem Reap

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:29

Legislator Golkar Apresiasi Dividen PT Telkom Tertinggi

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:15

Connie Minta Jokowi Diadili Terkait Kebijakan IKN

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:12

Kuliner Potensi Perkuat Pariwisata di Kancah Internasional

Rabu, 24 Juni 2026 | 19:53

Harta Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Naik 23,2 Persen, Utang Nyaris Rp100 Miliar

Rabu, 24 Juni 2026 | 19:51

Selengkapnya