Berita

Sidang Paripurna pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang/RMOL

Politik

Rapat Paripurna Perppu Ciptaker Diwarnai Walk Out PKS, Mikrofon Demokrat Mati

SELASA, 21 MARET 2023 | 11:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengesahan Perppu Ciptaker untuk menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI diwarnai aksi walk out hingga insiden mikrofon mati, Selasa (21/3).

Dari sembilan Fraksi di DPR RI, Demokrat dan PKS menolak RUU tentang penetapan Perppu Ciptaker dalam pembicaraan tingkat II di Rapur DPR RI. Sebabnya, mereka belum menerima hasil kerja Panja.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, saat Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta persetujuan penetapan keputusan Perppu Ciptaker, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan menyatakan interupsi dan meminta izin untuk menyampaikan langsung pandangan fraksinya di atas podium.


“Pimpinan, interupsi pimpinan. Izinkan kami dari fraksi Partai Demokrat menggunakan hak konstitusional kami seusai Pasal 164 untuk menyampaikan secara lisan pandangan kami dalam kesempatan ini,” kata Hinca dan diizinkan Puan.  

“Di atas (podium) dan di bawah tetap lima menit Pak," ucap Puan.

Saat akhir-akhir pemaparan, mikrofon Hinca mendadak mati. Namun, hal itu tak menghentikan Hinca untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Saat mikrofon mati, Hinca justru mengeraskan suaranya.

Seusai Hinca menyampaikan pandangan fraksi Demokrat, ia pun menyerahkan draf ke pimpinan DPR RI.

Selanjutnya, giliran Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf. Ia juga mengajukan interupsi dan akhirnya menyatakan walk out.

“Dengan segala hormat, kami Fraksi PKS menolak Perppu 2/2022 dan menyatakan walk out untuk agenda penetapan Perppu 2/2022 meskipun kami akan kembali lagi untuk agenda-agenda yang lain,” ucap Bukhori diikuti Anggota Fraksi PKS lain meninggalkan ruangan Rapat Paripurna.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya