Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net
Transaksi janggal yang diduga bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah dilaporkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Kementerian Keuangan, sebanyak 300 surat dengan nilai Rp 349 triliun.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani jumpa pers bersama PPATK, di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (20/3).
Sri Mulyani menguraikan, Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengirimkan surat kepadanya pada tanggal 7 maret 2023 berisikan transaksi janggal dari periode 2009 hingga 2023.
“Ada 196 surat. Surat ini adalah tanpa ada nilai transaksi. Jadi dalam hal ini, hanya berisi nomor surat, tanggal surat, nama-nama orang yang ditulis oleh PPATK, dan kemudian tindak lanjut di Kementerian Keuangan,†kata Sri Mulyani.
Terkait 196 surat tersebut, pihaknya mengklaim sudah dilakukan tindakan. Pasalnya, tumpukan ratusan surat itu dikumpulkan PPATK dari mulai kasus Gayus Tambunan bergulir sampai sekarang.
“Sekarang ada yang sudah kena sanksi, ada yang sudah kena penjara, ada yang diturunkan pangkat,†ujarnya.
Menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai temuan Rp 300 triliun, Sri Mulyani mengaku terkejut lantaran belum menerima surat laporan tersebut dari PPATK.
“Muncul statemen, mengenai adanya surat PPATK. Di mana ada angka Rp 300 triliun, kami belum menerima (surat). Makanya, waktu hari Sabtu (11 Maret), saya dengan Pak Menko melakukan statemen publik,†katanya.
Sri Mulyani mengaku baru menerima surat dari PPATK pada tanggal 13 Maret 2023 mengenai adanya transaksi janggal senilai Rp 300 triliun.
“Lampirannya itu, daftar surat yang ada 300 surat dengan nilai transaksi Rp 349 triliun,†pungkasnya.
