Berita

Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/RMOL

Politik

Hidup Pegawai Pajak Hedonis Sudah Lama Terjadi, Sri Mulyani Kok Tidak Curiga?

SENIN, 20 MARET 2023 | 17:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), diyakini sudah terjadi sejak lama. Namun, tidak ada penindakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Konklusi tersebut disampaikan oleh Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, dalam diskusi bertajuk “Potret Kejahatan Keuangan di Menkeu”, Senin (20/3).

“Keanehan biaya hidup pegawai pajak hedonis ini sudah berlangsung lama,” ujar Anthony.

Ia menjelaskan, gaya hidup hedon aparat pajak seharusnya dicurigai oleh Sri Mulyani sejak menjadi Menteri Keuangan pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Pasalnya, ia mengetahui contoh kasus seperti Gayus Tambunan, seorang Pegawai Pajak Golongan IIIA yang memiliki harta kekayaan hingga Rp 74 miliar, hingga akhirnya menjadi terpidana kasus penggelapan pajak.

“Ini dikatakan Mahfud MD (Menko Polhukam), bahwa setelah kasus korupsi terbongkar, misalnya seperti (kasus) Gayus, Angin Prayitno, itu baru disidik soal TPPU. Jadi setelah kejadian baru disidik, tidak ada pencegahannya,” urai Anthony.

Padahal, menurut Anthony, Kemenkeu memiliki fungsi pengawasan kinerja aparat-aparat internalnya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi maupun TPPU, sebagaimana tertuang dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Sementara dalam kasus yang heboh baru-baru ini, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rafael Alun Trisambodo, Sri Mulyani seolah buta, alih-alih tidak sama sekali melakukan pemeriksaan.

Sampai-sampai, juga muncul dugaan transaksi gelap sebesar Rp 300 miliar yang diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan bahkan disampaikan pula oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

“Sri Mulyani harusnya bisa melihat, apakah dia tidak melihat gaya hidup (pegawainya di Kemenkeu), lalu ada laporan harta Rp 56,1 miliar (milik Rafael),” keluhnya.

“Apakah Menkeu tidak mencurigai itu sedikit pun, bahwa ini ada pegawai yang hidup dengan harta kekayaan yang sangat banyak, dan dikombinasikan dengan laporan PPATK, harusnya ini sudah disidik,” demikian Anthony menambahkan. 

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya