Berita

Presiden Korea Utara, Kim Jong Un/Net

Dunia

Korut Kritik PBB yang Terlalu Tunduk pada AS

SENIN, 20 MARET 2023 | 14:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pertemuan tertutup yang dilakukan Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah HAM Korea Utara, telah memantik kritikan tajam dari negara sosialis tersebut.

Misi Tetap Korea Utara untuk PBB dalam sebuah pernyataan pada Minggu (19/3), menyebut pertemuan yang berlangsung pada Jumat (17/3) itu digunakan AS untuk melawan Pyongyang lewat pelanggaran HAM yang jelas tidak terbukti

"Korea Utara dengan tegas mencela dan menolak pertemuan yang telah melukai martabat dan kedaulatan Korea Utara," ungkap pernyataan tersebut, seperti dimuat KCNA.


Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Departemen Organisasi Internasional Korea Utara Jo Chol Su mengatakan, jika AS sangat mengkhawatirkan isu HAM Pyongyang, harusnya negara Barat itu berkaca pada diri sendiri terlebih dahulu.

Menurut Chol Su, AS harus lebih dulu diadili oleh komunitas internasional atas pelanggaran hak asasi manusia karena membuat puluhan juta orang kulit berwarna berada di bawah tekanan polisi.

Bersamaan dengan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Son Gyong juga mengkritik keras perilaku Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres justru memantik ketegangan di kawasan menjadi lebih intens.

"Saya mengecam keras perilaku Sekretaris Jenderal PBB Guterres yang menambah bahan bakar ke dalam api, daripada membantu meredakan ketegangan di semenanjung Korea dan kawasan," kata Menlu.

Ia menilai prasangka buruk yang terus dilontarkan Guterres tentang uji coba rudal ICBM, merepresentasikan kurangnya pemahaman terhadap Korea Utara dan tunduknya PBB terhadap AS.   

"Alih-alih bertindak sebagaimana layaknya ketua PBB, Sekretaris Jenderal Guterres malah bertindak seperti pecundang Departemen Luar Negeri AS," tegas Menlu.

Menurut Menlu, Sekjen PBB lebih baik diam untuk meredakan ketegangan daripada ikut campur dalam masalah semenanjung Korea seperti sekarang.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya