Presiden Korea Utara, Kim Jong Un/Net
Pertemuan tertutup yang dilakukan Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah HAM Korea Utara, telah memantik kritikan tajam dari negara sosialis tersebut.
Misi Tetap Korea Utara untuk PBB dalam sebuah pernyataan pada Minggu (19/3), menyebut pertemuan yang berlangsung pada Jumat (17/3) itu digunakan AS untuk melawan Pyongyang lewat pelanggaran HAM yang jelas tidak terbukti
"Korea Utara dengan tegas mencela dan menolak pertemuan yang telah melukai martabat dan kedaulatan Korea Utara," ungkap pernyataan tersebut, seperti dimuat
KCNA.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Departemen Organisasi Internasional Korea Utara Jo Chol Su mengatakan, jika AS sangat mengkhawatirkan isu HAM Pyongyang, harusnya negara Barat itu berkaca pada diri sendiri terlebih dahulu.
Menurut Chol Su, AS harus lebih dulu diadili oleh komunitas internasional atas pelanggaran hak asasi manusia karena membuat puluhan juta orang kulit berwarna berada di bawah tekanan polisi.
Bersamaan dengan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Son Gyong juga mengkritik keras perilaku Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres justru memantik ketegangan di kawasan menjadi lebih intens.
"Saya mengecam keras perilaku Sekretaris Jenderal PBB Guterres yang menambah bahan bakar ke dalam api, daripada membantu meredakan ketegangan di semenanjung Korea dan kawasan," kata Menlu.
Ia menilai prasangka buruk yang terus dilontarkan Guterres tentang uji coba rudal ICBM, merepresentasikan kurangnya pemahaman terhadap Korea Utara dan tunduknya PBB terhadap AS.
"Alih-alih bertindak sebagaimana layaknya ketua PBB, Sekretaris Jenderal Guterres malah bertindak seperti pecundang Departemen Luar Negeri AS," tegas Menlu.
Menurut Menlu, Sekjen PBB lebih baik diam untuk meredakan ketegangan daripada ikut campur dalam masalah semenanjung Korea seperti sekarang.
