Berita

Presiden Korea Utara, Kim Jong Un/Net

Global

Korut Kritik PBB yang Terlalu Tunduk pada AS

SENIN, 20 MARET 2023 | 14:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pertemuan tertutup yang dilakukan Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah HAM Korea Utara, telah memantik kritikan tajam dari negara sosialis tersebut.

Misi Tetap Korea Utara untuk PBB dalam sebuah pernyataan pada Minggu (19/3), menyebut pertemuan yang berlangsung pada Jumat (17/3) itu digunakan AS untuk melawan Pyongyang lewat pelanggaran HAM yang jelas tidak terbukti

"Korea Utara dengan tegas mencela dan menolak pertemuan yang telah melukai martabat dan kedaulatan Korea Utara," ungkap pernyataan tersebut, seperti dimuat KCNA.


Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Departemen Organisasi Internasional Korea Utara Jo Chol Su mengatakan, jika AS sangat mengkhawatirkan isu HAM Pyongyang, harusnya negara Barat itu berkaca pada diri sendiri terlebih dahulu.

Menurut Chol Su, AS harus lebih dulu diadili oleh komunitas internasional atas pelanggaran hak asasi manusia karena membuat puluhan juta orang kulit berwarna berada di bawah tekanan polisi.

Bersamaan dengan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Son Gyong juga mengkritik keras perilaku Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres justru memantik ketegangan di kawasan menjadi lebih intens.

"Saya mengecam keras perilaku Sekretaris Jenderal PBB Guterres yang menambah bahan bakar ke dalam api, daripada membantu meredakan ketegangan di semenanjung Korea dan kawasan," kata Menlu.

Ia menilai prasangka buruk yang terus dilontarkan Guterres tentang uji coba rudal ICBM, merepresentasikan kurangnya pemahaman terhadap Korea Utara dan tunduknya PBB terhadap AS.   

"Alih-alih bertindak sebagaimana layaknya ketua PBB, Sekretaris Jenderal Guterres malah bertindak seperti pecundang Departemen Luar Negeri AS," tegas Menlu.

Menurut Menlu, Sekjen PBB lebih baik diam untuk meredakan ketegangan daripada ikut campur dalam masalah semenanjung Korea seperti sekarang.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya