Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti saat menyepakati rencana normalisasi yang ditengahi Uni Eropa/Net
Rencana normalisasi hubungan antara Serbia dan Kosovo mencapai kata sepakat, setelah perdebatan 12 jam selama akhir pekan.
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Josep Borrell, mengumumkan perkembangan baik tersebut, meski harus melalui negosiasi yang sulit, terlebih pihak Serbia menolak menandatangani pakta.
“Ada kesepakatan. Kosovo dan Serbia menyetujui lampiran implementasi kesepakatan tentang cara normalisasi hubungan. Para pihak berkomitmen penuh untuk mematuhi semua pasal perjanjian dan memenuhi kewajiban masing-masing dengan segera dan dengan itikad baik,†tulis Borrell di Twitter, seperti dilaporkan
TRT, Minggu (19/3).
Borrell juga menyinggung usulan asosiasi kotamadya Serbia di Kosovo, yang akan memberikan otonomi yang lebih besar kepada kotamadya mayoritas Serbia, topik yang selama ini diperdebatkan.
Dalam 30 hari, Beograd dan Pristina harus membentuk komite pemantauan bersama yang diketuai oleh UE.
“Para pihak juga setuju untuk mendukung deklarasi tentang orang hilang sebagai hal yang mendesak,†lanjut Borrell.
"Serbia sebelumnya menyatakan prinsip untuk tidak menandatangani (kesepakatan), meskipun mereka sepenuhnya siap untuk melaksanakan kesepakatan itu,†tambah Borrell.
Kesepakatan berisi 11 poin tentang jalan menuju normalisasi mengatakan kedua belah pihak harus mengembangkan hubungan bertetangga yang normal dan baik satu sama lain atas dasar persamaan hak.
Kosovo dan Serbia juga harus saling mengakui dokumen dan simbol nasional masing-masing, termasuk paspor, ijazah, plat nomor kendaraan dan stempel bea cukai. Para pihak harus menganggap tidak satupun dari keduanya dapat mewakili yang lain di bidang internasional atau bertindak atas nama yang lain.
Pada pertemuan tersebut, para pemimpin Serbia dan Kosovo mengatakan mereka tidak keberatan dengan rencana tersebut, namun menolak untuk menandatanganinya secara legal sebagai kesepakatan.
Selama bertahun-tahun, Kosovo dan Serbia saling tuduh pihak mana yang bertanggung jawab atas kegagalan mengimplementasikan kesepakatan yang dicapai di Brussel sejak proses dialog dimulai pada 2011.
Kosovo dan Serbia telah melakukan pembicaraan yang didukung Uni Eropa selama hampir 10 tahun sejak Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, hampir satu dekade setelah perang mengakhiri kekuasaan Serbia. Namun, Serbia masih menganggap Kosovo sebagai provinsi yang memisahkan diri.
Kedua negara saling terlibat ketegangan, dan gejolak antara tetangga Balkan itu memicu kekhawatiran akan kembalinya konflik.
