Berita

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3)/RMOL

Politik

Megawati Minta Kepala Desa Berhenti Lakukan Money Politic Jelang Pilkades

MINGGU, 19 MARET 2023 | 16:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam sambutan di acara Peringatan 9 Tahun UU Desa, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung sejumlah kepala desa yang kerap melakukan money politic jelang pemilihan kepala desa.

“Untuk jadi kepala desa, sekarang, ayo jangan bohong lho ya, yang bener lho. Karena ibu suka blusukan, kalau mau ada pemilihan ibu suka nongkrong pengen tahu,” kata Presiden kelima Megawati di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3).

Megawati lantas menirukan gaya percakapannya dengan masyarakat ketika blusukan di desa terkait calon kepala desa yang bakal dipilih. Namun, ada calon kepala desa yang dinilai melakukan money politic.


“Eh yang dipilih siapa hayo, Orang-orang pada bilang, tapi bu ada tiga calon lho bu. Terus? padahal kita yang senengnya Pak A, terus, iya tapi Pak C itu wah bondone (modalnya) uakeh (banyak) lho,” katanya.

“Eee jangan bohong lho, itu fakta lapangan lho, saya tahu lho,” imbuhnya sambil terkekeh.

Kemudian dia bertanya kepada seluruh kepala desa, terkait fakta yang didapatinya itu.

“Benar apa tidak?“ teriak Megawati bertanya.

“Benar,” teriak kepala desa.

“Kurang banyak yang teriak. Hayoo..” ujarnya sambil tertawa ringan.

Dia meminta agar praktik money politic dihilangkan jelang pemilihan kepala desa. Pasalnya, untuk membangun desa perlu integritas dan dicintai oleh rakyat.

“Sudah berhentilah, jangan dilakukan itu, karena saya selalu bilang, kamu itu harus dicintai dan mencintai rakyat, karena apa yang diinginkan oleh desamu itu pasti bisa terwujud,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya