Presiden Joko Widodo tidak perlu murka dan marah pada para menteri, karena merasa dibohongi. Bisa jadi para menteri itu meniru Jokowi yang suka membohongi rakyat.
"Jokowi murka dan kesal dibohongi, hingga ancam menteri dan gubernur? Apa tidak salah? Jangan-jangan menteri dan gubernur itu ikut Jokowi yang suka bohong?" kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/1).
Dia menyinggung Jokowi merasa tidak pernah membohongi rakyat. Janji-janji Jokowi kepada rakyat sejak 2014 hingga saat ini tidak pernah ditepati.
"Janji soal utang, soal tidak impor pangan, soal mobil Esemka, soal dolar 10 ribu rupiah, ekonomi meroket, soal buyback Indosat, soal 10 juta tenaga kerja, tidak naikkan BBM, listrik, gas, tidak cabut subsidi, dan lain-lain," rincinya.
Bahkan, sambung dia, utang Indonesia kini menumpuk mendekati Rp 10 ribu triliun. Apalagi, publik juga mencatat 66 janji politik yang tidak ditepati Jokowi.
"Tapi tidak merasa malu. Rakyat dibohongi, rakyat kesal, dongkol dan marah. Mestinya Jokowi malu tidak dapat menunaikan janji-janji politiknya. Jadi tidak usah murka dan kesal, bisa jadi menteri dan gubernur itu hanya meniru presidennya. Jadi jangan ancam-ancam menteri dan gubernur. Koreksi diri, istighfar, dan minta maaf ke rakyat kalau memang tidak mampu lagi memimpin negeri ini," papar Muslim.
Muslim juga mengingatkan, tidak ada visi dan misi menteri, karena menteri hanya menjalankan visi dan misi presiden. Untuk itu dia menilai bahwa menteri melihat presiden yang gemar membohongi rakyat, sehingga menteri bohongi balik presidennya.
"Jadi koreksi diri, yang salah itu presiden. Budayakan malu dan mundur kalau sudah tidak sanggup jadi presiden. Jangan kambing hitamkan menteri dan gubernur. Tidak usah murka, dongkol dan kesal. Tirulah para pemimpin di luar negeri. Kalau berbuat salah, seperti janji-janji tidak ditunaikan, mereka malu dan mengundurkan diri," pungkas Muslim.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjukkan kegeraman dan merasa dibohongi, lantaran dari informasi yang diterimanya, APBN dan APBD masih membelanjakan barang-barang impor.
"Jangan sampai saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalamnya tetep barang impor repackaging. Dipikir saya nggak tau, ini hati-hati saya perintahkan ke Polri dicek betul. Kalau ada seperti ini mau bohong-bohongan terus kita," kata Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (15/3).
Jokowi pun menegaskan, jika masih ada yang menggunakan anggaran untuk membeli barang impor, akan diberikan sanksi.
"Kalau masih beli, baik BUMN, BUMD kabupaten, kota dan provinsi, kalau masih coba-coba beli produk impor dari uang APBN APBD BUMN, ya sudah sanksinya tolong dirumuskan pak Menko, biar semua kita bekerja dengan reward dan punishment," tegas Jokowi.
