Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Dunia Gembira atas Putusan ICC untuk Menangkap Presiden Rusia, "Selamat Datang, Putin!"

SABTU, 18 MARET 2023 | 06:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin disambut suka cita oleh para pejabat dunia.

Penyelidikan atas dugaan kekejaman di Ukraina harus dilanjutkan, menurut mereka.

Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly yang menyambut baik putusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap  Putin bahkan menyebutnya sebagai langkah "selamat datang, Putin".

“Kami menyambut baik langkah yang diambil oleh ICC independen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang berada di puncak rezim Rusia, termasuk Vladimir Putin,” kata Cleverly di Twitter, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Menteri Luar Negeri Melanie Joly bereaksi sama. Dalam cuitannya, ia mengatakan bahwa kejahatan kemanusiaan harus diberantas dan Kanada berdiri teguh bersama rakyat Ukraina.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, juga memuji surat perintah penangkapan ICC untuk Putin sebagai "keputusan penting" untuk keadilan internasional dan rakyat Ukraina.

“Kami selalu memperjelas di Uni Eropa, bahwa mereka yang bertanggung jawab atas agresi ilegal terhadap Ukraina harus diadili, dan masalah Pengadilan Kriminal Internasional ini hanyalah awal dari proses pertanggungjawaban,” kata Borrell.

ICC pada Jumat (17/3) mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin.

Dalam pernyataannya,  Putin diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi dan pemindahan penduduk, terutama anak-anak, secara tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia.

"Ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa para tersangka memikul tanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk dan pemindahan penduduk yang tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, dengan prasangka terhadap anak-anak Ukraina," kata ICC dalam sebuah pernyataan.

Perintah penangkapan Putin dilakukan sehari setelah penyelidikan PBB menentukan Rusia telah melakukan berbagai kejahatan perang di Ukraina seperti pembunuhan yang disengaja dan penyiksaan yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, tudingan yang kerap dibantah Moskow.

Juru Bicara Pemerintah Polandia Piotr Muller mengatakan sudah saatnya Putin diadili sebagai penjahat perang bersama dengan orang lain yang bertanggung jawab atas kekejaman di Ukraina.

“Ini adalah keputusan penting dari pengadilan, yang menunjuk pada kejahatan perang yang dilakukan oleh aparat kekerasan Rusia,” kata Piotr Muller kepada kantor berita milik pemerintah PAP.

“Vladimir Putin adalah kepala mesin ini dan harus diadili sebagai penjahat perang bersama dengan mereka yang secara langsung dan tidak langsung menerapkan perang biadab,” tutupnya,

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya