Berita

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Pidato AHY Menuai Kritik, Demokrat: Jokowi 8 Tahun Ngapain Aja?

JUMAT, 17 MARET 2023 | 21:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah kritikan para politikus pendukung pemerintah terhadap pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direspons oleh DPP Partai Demokrat.

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa AHY hanya menyampaikan keresahan rakyat yang sedang kesusahan. Sebab, selama ini belum ada yang berani membela “wong cilik” atau rakyat kecil.

Demokrat, kata Herzaky meyayangkan sikap para pendukung pemerintah yang malah sibuk membela diri dan defensif. Seharusnya, para pendukung pemerintah meresapi masukan dan kritikan dengan seksama, melakukan introspeksi diri.


"Bukan malah menyerang yang memberikan masukan tanpa berdasar fakta,” kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (17/3).

Herzaky menyarankan, para pengkritik pidato AHY agar mencontoh pemerintahan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, selama 10 tahun pemerintahan SBY dikritik, tapi tetap tenang dan tidak pernah defensif.

“Pak SBY fokus kerja, sambil mengecek, di sektor atau daerah yang dikritik, apakah benar kritikan yang disampaikan masyarakat. Jika memang iya, langsung dilakukan pembenahan,” tuturnya.

Menurut Herzaky, angka kemiskinan bisa turun drastis di era SBY yang diwarisi oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri di 2004. Juga pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama delapan tahun memimpin angka indeks korupsi cenderung stagnan.  

“Sedangkan era Jokowi, masih berkisar 9-10 persen saja. Tidak ada kemajuan dan perbaikan berarti selama 8 tahun ini. Indeks korupsi Indonesia stagnan di angka 34. Jadi, 8 tahun ini pemerintahan Joko Widodo ngapain aja? Mengapa tidak ada perbaikan indeks korupsi?” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya