Berita

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Pidato AHY Menuai Kritik, Demokrat: Jokowi 8 Tahun Ngapain Aja?

JUMAT, 17 MARET 2023 | 21:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah kritikan para politikus pendukung pemerintah terhadap pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direspons oleh DPP Partai Demokrat.

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa AHY hanya menyampaikan keresahan rakyat yang sedang kesusahan. Sebab, selama ini belum ada yang berani membela “wong cilik” atau rakyat kecil.

Demokrat, kata Herzaky meyayangkan sikap para pendukung pemerintah yang malah sibuk membela diri dan defensif. Seharusnya, para pendukung pemerintah meresapi masukan dan kritikan dengan seksama, melakukan introspeksi diri.


"Bukan malah menyerang yang memberikan masukan tanpa berdasar fakta,” kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (17/3).

Herzaky menyarankan, para pengkritik pidato AHY agar mencontoh pemerintahan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, selama 10 tahun pemerintahan SBY dikritik, tapi tetap tenang dan tidak pernah defensif.

“Pak SBY fokus kerja, sambil mengecek, di sektor atau daerah yang dikritik, apakah benar kritikan yang disampaikan masyarakat. Jika memang iya, langsung dilakukan pembenahan,” tuturnya.

Menurut Herzaky, angka kemiskinan bisa turun drastis di era SBY yang diwarisi oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri di 2004. Juga pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama delapan tahun memimpin angka indeks korupsi cenderung stagnan.  

“Sedangkan era Jokowi, masih berkisar 9-10 persen saja. Tidak ada kemajuan dan perbaikan berarti selama 8 tahun ini. Indeks korupsi Indonesia stagnan di angka 34. Jadi, 8 tahun ini pemerintahan Joko Widodo ngapain aja? Mengapa tidak ada perbaikan indeks korupsi?” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya